Kunjungan ke masjid di Inggris ditingkatkan.
LONDON — Pejabat imigrasi di Inggris telah meningkatkan kunjungan ke pusat-pusat keagamaan. Upaya ini semakin digencarkan untuk mencegah dan menindak para imigran ilegal dan memerintahkan mereka untuk meninggalkan Inggris dengan sukarela.
Pengawasan di masjid-masjid maupun di tempat ibadah agama lain, ini diluncurkan pertama kali pada 2012 dibawah perintah mantan menteri dalam negeri Theresa May. Pihak berwenang telah mengawasi peningkatan empat kali lipat dalam kunjungan ke masjid, kuil, dan gereja sejak 2019.
Di tahun ini saja, setidaknya ada tiga kasus dan otoritas imigrasi melalui Tim Keterlibatan Komunitas Nasional Kantor Dalam Negeri secara langsung mengawal orang-orang itu dari tempat-tempat keagamaan ke bandara dan segera menerbangkan mereka kembali meninggalkan Inggris.
Dilansir dari Arab News, Senin (7/11/2022), Departemen tersebut melakukan lebih dari 400 kunjungan ke pusat-pusat keagamaan selama tiga tahun terakhir, menargetkan migran ilegal dan pencari suaka yang gagal.
Pada 2019 sebanyak 46 kunjungan dilakukan, pada 2021 sebanyak 167 kunjungan, kemudian pada Januari hingga Juli tahun ini, 137 kunjungan telah dilakukan. Ini menunjukkan bahwa angka akhir tahun dapat memcapai rekor tertinggi.
Pedoman Home Office tentang kunjungan mengatakan: “Beberapa komunitas, serta komunitas agama, mungkin tidak mau membantu polisi/imigrasi dalam melakukan operasi. Langkah-langkah yang wajar harus diambil untuk meminta nasihat dari masyarakat yang bersangkutan.
“Anda harus memastikan dan memberikan bukti bahwa semua jalan investigasi lainnya telah habis. Penjadwalan operasi tempat keagamaan harus menjadi pilihan terakhir.
“Jenis operasi sensitif ini akan melibatkan sejumlah besar petugas polisi, petugas intelijen dan, dalam beberapa kasus, pelaku
“Operasi di tempat keagamaan harus disahkan di tingkat wakil direktur dan menteri imigrasi harus diberitahu. Kasus-kasus sensitif seperti itu mungkin mengharuskan sekretaris dalam negeri untuk diberi tahu.”
Penasihat kebijakan untuk Dewan Bersama untuk Kesejahteraan Imigran Mary Atkinson mengkritik praktik tersebut.
“Penegakan imigrasi tidak memiliki tempat di ruang kepercayaan pemerintah harus segera menghentikan lokakarya ini dan menghapus lingkungan yang tidak bersahabat sehingga semua orang dapat mengakses layanan publik yang penting,” katanya.
“Semua jenis ruang iman adalah tempat penting untuk refleksi, komunitas, dan spiritualitas.
“Mereka seringkali bahkan lebih penting bagi para migran yang, karena obsesi anti-migran pemerintah ini, menghadapi diskriminasi dan dilarang mendapatkan layanan yang paling penting.
“Itulah mengapa sangat mengejutkan melihat Home Office melanggar kesucian ruang-ruang ini dan menggunakannya untuk mengejar jamaah.”
Shakila Taranum Maan, dari badan amal kekerasan dalam rumah tangga Southall Black Sisters, mengatakan banyak klien mereka ditipu dan diberi informasi yang salah tentang tujuan operasi ini.
“Kami telah berbicara dengan orang-orang yang mengira mereka akan pergi untuk mendapatkan bantuan, tetapi sebaliknya mereka disarankan untuk meninggalkan Inggris.
Pejabat Home Office tidak diidentifikasi dengan cukup jelas, jadi orang-orang memberikan semua informasi pribadi mereka, tidak tahu kepada siapa mereka memberikan rincian ini.
“Klien kami merasa ini adalah pelanggaran terhadap dasar ibadah — orang pergi ke sana karena mereka dalam kekacauan, untuk mencari dan mencari kedamaian. Orang sering pergi ke sana untuk makan di dapur umum,” ujarnya.
Seorang juru bicara Home Office mengatakan operasi keterlibatan masyarakat memungkinkan orang untuk mencari informasi dari pejabat imigrasi tentang masa tinggal mereka di Inggris atau menerima dukungan praktis untuk kembali ke rumah secara sukarela.
“Operasi ini dilakukan dengan izin dari tokoh masyarakat, dan diadakan bersama dengan lokasi berbasis agama dan komunitas untuk melakukan percakapan dengan individu tanpa takut ditangkap,” menurut Home Office.
“Ini jelas diiklankan sebagai dikelola pemerintah, dan pejabat mengidentifikasi diri mereka sebagai pegawai pemerintah,” kata Home Office.
Sumber:
