China punya kewajiban untuk membujuk Korut tentang larangan nuklir.
BADUNG — Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan bahwa dirinya tidak 100 persen yakin bahwa China memiliki kendali untuk membujuk Korea Utara (Korut) menghentikan uji coba nuklirnya. Hal ini ia katakan seusai pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping di Bali, Senin (14/11/2022).
“Sulit untuk menentukan apakah China memiliki kapasitas atau tidak,” kata Biden. “Namun saya yakin China tidak ingin Korut untuk terlibat dalam cara-cara eskalasi lebih lanjut,” imbuhnya.
Pada konferensi pers malam hari usai pertemuan tiga jamnya dengan Xi sebelum KTT G20, Biden mengatakan ia telah memberitahu kepada Xi bahwa China memiliki kewajiban untuk berupaya membujuk Korut tentang tidak diperbolehkannya dilanjutkan uji coba nuklir. Namun, Biden tidak yakin hal itu dapat dilakukan dengan baik oleh China.
Sebelumnya Korea Selatan (Korsel) mengatakan Korut telah menyelesaikan semua persiapan teknis untuk tes baru. Sementara Washington telah memperingatkan selama berbulan-bulan bahwa tes bisa segera dilakukan. Biden juga mengatakan kepada Xi bahwa AS akan menanggapi uji coba nuklir oleh Korut, dan akan membela sekutunya di kawasan itu, yang meliputi Korea Selatan dan Jepang.
“Kami akan melakukannya dalam beberapa hari untuk mempertahankan kapasitas kami untuk membela diri dengan sekutu kami, Korea Selatan serta Jepang,” kata Biden.
Sanksi internasional yang dipimpin AS telah gagal menghentikan program senjata Korut yang terus berkembang. Rezim uji coba senjata yang memecahkan rekor tahun ini termasuk rudal balistik antarbenua yang dirancang untuk mencapai daratan AS.
China, bersama dengan Rusia, mendukung sanksi PBB yang diperketat setelah uji coba nuklir terakhir Korut pada 2017. Namun pada Mei kedua negara memveto dorongan pimpinan AS untuk lebih banyak hukuman PBB atas peluncuran rudal balistik barunya.
Para pejabat AS menuduh China dan Rusia memungkinkan program rudal dan bom Pyongyang dengan gagal menegakkan sanksi Dewan Keamanan PBB dengan benar.
sumber : Reuters
Sumber: Republika
