BANDA ACEH -Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Eks Kapolri itu dijadwalkan akan mendatangi Balai Kota DKI untuk membahas soal nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023.
Pembahasan UMP 2023 ini dilakukan setelah Heru memutuskan tak meneruskan perjuangan eks Gubernur Anies Baswedan untuk menaikan UMP 2022 jadi Rp4,6 juta. Heru akan mengikuti keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan gugatan pengusaha.
Saat ditanya soal nilai UMP, Heru mengaku belum mau bicara panjang lebar. Ia akan memberikan penjelasan lengkap setelah bertemu Tito pada Jumat siang.
Namun, hingga pukul 09.31 WIB Tito masih belum juga terlihat mendatangi Balai Kota DKI dari jadwal awalnya 09.00 WIB.
“Terkait nanti UMP, segala macam, nanti kita di Balai Kota. Nanti jam 08.00 WIB ada rapat dengan Mendagri, nanti kita bahas. Kita doorstop lagi jam 09.00 WIB,” ujar Heru di kawasan Monas, Jumat (18/11/2022).
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku siap mengikuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta terkait upah minimum provinsi (UMP) DKI tahun 2022 sebesar Rp4,5 juta.
“Ya gak apa-apa, kami ikuti saja aturan PTTUN,” ucap Heru kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (17/11/2022).
Heru mengatakan, nantinya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan arahan terkait putusan UMP DKI Jakarta 2022 tersebut. Dia berharap akan ada solusi bagi buruh di Ibu Kota.
“Besok ada arahan dari Pak Mendagri. Mungkin bisa lebih baik untuk buruh Jakarta, untuk se-Indonesia,” kata Heru.
Diketahui, upah Jakarta atau UMP Jakarta dipastikan masih ada di angka Rp4,5 juta usai Anies Baswedan kalah gugatan di tingkat banding dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Anies Kalah
Dalam keterangan resmi majelis hakim PTTUN DKI melalui SIPP PTUN Jakarta, melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 12 Juli 2022 maka UMP Jakarta yang sebelumnya menjadi sengketa dalam gugatan itu sesuai dengan putusan tingkat pertama di PTUN DKI Jakarta yakni Rp4,5 juta.
Alasan putusan ini karena menurut PTUN DKI Jakarta menganggap besaran UMP Rp4,5 juta sebagai hasil rekomendasi dari Sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang terdiri dari unsur serikat pekerja/buruh Nomor:I/Depeprov/XI/2021 pada 15 November 2021.
Sebagaimana putusan PTUN Jakarta untuk nomor 11/G/2022 yang diunggah laman Mahkamah Agung di antaranya disebutkan bahwa besaran UMP 2022 sebesar Rp4,6 juta yang tertuang di Kepgub Nomor 1517 tahun 2021 dinilai cacat yuridis dalam prosedur penerbitannya.
Penerbitan peraturan tersebut diketahui hanya melalui rapat bukan melalui sidang pleno atau setidaknya sidang dewan pengupahan. Selain itu, penetapan waktu UMP 2022 juga dinilai cacat yuridis karena diumumkan pada 16 Desember 2021 yang seharusnya paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan.
Sehingga, Majelis Hakim PTUN Jakarta mengambil jalan tengah memerintahkan Gubernur DKI selaku tergugat untuk menerbitkan keputusan gubernur dengan besaran UMP 2022 Rp4,5 juta berdasarkan Sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang terdiri dari unsur serikat pekerja/buruh.
