8 Kali Berturut-turut Raih WTP, Aceh Barat Dapat Penghargaan Dari Kemenkeu

BANDA ACEH – Pemerintah kabupaten Aceh Barat sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 8 tahun berturut-turut.

WTP ke-8 dan penghargaan Kemenkeu RI diterima langsung oleh Pj Bupati Aceh Barat, Drs. Mahdi Efendi dari Plt Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Aceh Ismet Saputra atas nama Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Idrawati, M.Sc, Ph.D. Di Anjong Mon Mata komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Jum’at (16/12/22) sore.

Prosesi penyerahan Penghargaan dilakukan di sela-sela acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2023.

Mahdi Efendi menyampaikan apresiasinya kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemkab Aceh Barat atas torehan prestasi yang sangat luarbiasa ini, capaian ini diraih dengan kinerja keras semua pihak, ujar Mahdi .

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN sangat penting sebagai acuan bagi para kepala daerah dan kepala satuan kerja pada kementerian/lembaga dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga proses penyusunan sampai penetapan APBN Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan dapat dilaksanakan tepat waktu dan relatif lancar, ungkap mahdi

Menurutnya, pelaksanaan anggaran yang efisien dan tepat guna harus berbasis manfaat, tata kelola yang baik, tanpa korupsi serta menghindari sisa anggaran berlebihan akibat ketidakmampuan eksekusi. Belanja negara yang baik sangat penting bagi tercapainya target pembangunan yaitu perbaikan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, kata Mahdi.

Ia menambahkan bahwa APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi, dan ini sangat tergantung pada pelaksanaannya yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas.
Kualitas belanja daerah masih harus diperbaiki, belanja yang baik katanya memerlukan perencanaan yang matang, detail dan pemahaman kondisi lapangan, tutur nya

Penghargaan Pemerintah atas Capaian Opini WTP pada acara ini juga dilakukan penyerahan Penghargaan Pemerintah atas capaian Opini WTP kepada Pemerintah Provinsi Aceh dan seluruh Kabupaten/Kota atas LKPD Audited Tahun 2021 yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).[]

Editor : Biro Meulaboh.