Pentingnya kerja sama mendalam dan transparansi Cina dalam penanganan Covid-19
JENEWA — Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mendesak Cina agar membagikan informasi lebih detail tentang situasi Covid-19 di negara tersebut. Desakan tersebut disampaikan setelah Beijing melaporkan bahwa terdapat hampir 60 ribu kematian akibat Covid-19 sejak awal bulan lalu.
Dilaporkan Bloomberg, pada Sabtu (14/1/2023) lalu, Sekretaris Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus melakukan pembicaraan via telepon dengan Direktur Komisi Kesehatan Nasional Cina Ma Xiaowei. Pada kesempatan itu, Ghebreyesus menegaskan kembali pentingnya kerja sama mendalam dan transparansi Cina dalam penanganan Covid-19 di negaranya.
Pada Sabtu lalu, Cina melaporkan bahwa terdapat 59.938 kematian akibat Covid-19 antara 8 Desember 2022 hingga 12 Januari lalu. Angka tersebut hanya yang terdokumentasikan di rumah sakit. Sebelumnya Cina telah menyampaikan bahwa wabah Covid-19 yang kini melonjak kembali didominasi oleh subvarian Omicron BA.5.2 dan BF.7.
Data terkait penyebaran kedua subvarian itu pun telah dilaporkan kepada WHO. Menurut WHO, BA.5.2 dan BF.7 menyumbang 97,5 persen dari kasus yang kini tengah menjalar di Negeri Tirai Bambu. WHO telah meminta Beijing memberikan data lebih terperinci, termasuk informasi tentang pengurutan atau sequence.
Direktur Komisi Kesehatan Nasional Cina Ma Xiaowei telah menyatakan negaranya siap untuk terus mendukung WHO dalam menyatukan upaya internasional guna memerangi Covid-19. Terkait situasi pandemi di Cina, puluhan negara telah memberlakukan pengetatan pengecekan terhadap para pelancong dari Negeri Tirai Bambu, termasuk mewajibkan mereka menyertakan bukti negatif Covid-19.
Cina telah mengkritik keras pembatasan tersebut. “Sejumlah negara telah mengambil pembatasan masuk yang hanya menargetkan pelancong Cina. Ini tidak memiliki dasar ilmiah dan beberapa praktik tidak dapat diterima,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Cina Mao Ning, dalam pengarahan pers 3 Januari lalu
Dia menyatakan Cina siap mengambil langkah balasan terhadap negara-negara yang menerapkan pengaturan pengujian tersebut. “Kami dengan tegas menolak menggunakan tindakan Covid untuk tujuan politik dan akan mengambil tindakan yang sesuai untuk menanggapi berbagai situasi berdasarkan prinsip timbal balik,” ucapnya.
Sumber: Republika
