Israel mengakui Chad ketika mendeklarasikan kemerdekaan dari Prancis pada 1960.
NDJAMENA — Presiden Chad Mahamat Idriss Deby Itno membuka kedutaan pertama di Israel, Kamis (2/2/2023). Melansir The South African pernyataan tersebut diutarakan oleh Israel setelah empat tahun negara-negara tersebut memperbarui hubungan pascaputus selama puluhan tahun.
Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut peresmian kedutaan di Ramat Gan dekat Tel Aviv sebagai momen bersejarah. Netanyahu mengatakan pada 2020 dia telah membahas kemungkinan membuka kedutaan di Yerusalem dengan delegasi negara mayoritas Muslim tersebut. Itu akan menjadi kudeta bagi sayap kanan yang telah menekan pemerintah asing untuk mendirikan kedutaan mereka di kota itu, sejak presiden Donald Trump memindahkan kedutaan AS pada 2018.
“Kami memperkuat persahabatan kami dan kepentingan bersama kami dalam mengejar perdamaian, keamanan, dan kemakmuran,” kata Netanyahu.
Israel mengakui Chad ketika mendeklarasikan kemerdekaan dari Prancis pada 1960 dan pada 1962 telah membuka kedutaan di Ndjamena. Hubungan antara Israel dan Chad putus pada 1972 di tengah tekanan dari negara-negara Muslim Afrika.
Perang Arab-Israel 1967 dan 1973 menyebabkan sejumlah negara Afrika memutuskan hubungan dengan negara Yahudi tersebut. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Israel telah menyoroti bidang kerja sama mulai dari keamanan hingga teknologi dan pertanian untuk meningkatkan hubungan di benua itu.
Dalam kunjungan 2019 ke Chad, Netanyahu dan Deby mengumumkan dimulainya kembali hubungan diplomatik. Setelah kedatangannya pada Selasa (31/1/2023), Deby bertemu dengan kepala agen mata-mata Israel Mossad, David Barnea.
“Mossad telah memainkan peran sentral dalam merumuskan perjanjian dan memperkuat hubungan antara kedua negara,” demikian pernyataan dari kantor perdana menteri Israel.
Salah satu negara termiskin di dunia, Chad bukanlah negara anggota Liga Arab tetapi tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Netanyahu telah menjadikan perluasan hubungan Israel di dunia Arab dan Muslim sebagai prioritas kebijakan luar negeri.
Sumber: Republika
