Wakil Ketua DPRA Safaruddin: Saatnya Pj Gubernur Aceh Dievaluasi

BANDA ACEH – Sorotan terhadap kinerja Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki terus disuarakan oleh berbagai kalangan di Aceh. Marzuki dinilai belum mampu memperbaiki kondisi Aceh ditingkat nasional sehingga perlu dievaluasi.

Kali ini sorotan disampaikan oleh Wakil Ketua DPRA dari Fraksi Gerindra, Safaruddin yang menyahuti pernyataan politik Ketua DPD Partai Gerindra Aceh Fadhlullah atau akrab disapa Dek Fad beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Dek Fad menyatakan suatu saat nanti Gerindra akan menarik dukungan terhadap Achmad Marzuki selaku Pj Gubernur Aceh karena dinilai gagal memberi manfaat untuk kebaikan Aceh.

Safaruddin mengaku ada beberapa alasan pihaknya memberi rapor merah kepada Marzuki sehingga perlu dievaluasi. Diantaranya, Marzuki belum mampu merealisasi komitmennya dengan DPRA untuk menjawab tantangan Aceh.

“Salah satu hal yang utama adalah semangat untuk mencari solusi terhadap turunnya penerimaan dana otsus Aceh yang kini hanya tinggal 1 persen,” kata politisi asal Aceh Barat Daya (Abdya) ini, Kamis (9/2/2023).

Menurut Safaruddin, sebelumnya Marzuki menyatakan di beberapa kesempatan akan melobi pemerintah pusat baik kepada presiden dan jajaran kementerian di bawahnya untuk membawa pulang anggaran untuk menopang dana Otsus.

“Tapi sampai hari ini belum ada realisasi apapun terhadap hal tersebut. Yang ada durasi pertemuan dengan presiden dan beberapa menteri yang selalu terlihat sebagai bentuk formalitas belaka,” ucap dia.

Selain itu, sambung Safaruddin, Pj Gubernur Aceh juga terkesan kurang memahami skema pembangunan Aceh sesuai tantangan hari ini. Yakni bagaimna menekan angka kemiskinan, pendidikan dan kesehatan yang masih di bawah rata-rata nasional.

“Terkesan dalam proses pembahasan dengan DPRA pihak pemerintah hanya mengejar realisasi anggaran untuk ditekan bukan kemanfaatannya,” ujar Safaruddin.

Sorotan lain yang disampaikan Safaruddin soal iklim investasi di Aceh. Janji menghadirkan banyak investor ke Aceh juga selalu disampaikan, namun sejauh ini belum ada yang terlihat arah kemajuan pembicaraan itu.

“Namun kita hanya mendengar selentingan isu di ruang-ruang publik, beliau ada mengeluarkan izin tambang. Nah ini nanti ada pansus DPRA akan mengkaji kebenaran hal tersebut,” sebutnya.

Belum lagi dengan sikap reaktif Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh Muhammad MTA yang terkesan anti kritik saat Gerindra menyorot kinerja Pj Gubernur Aceh.

“Jawaban sekelas Jubir Pemerintah Aceh terkesan anti kritik dan menyerang balik kami Gerindra. Keberadaan jubir ini perlu diterangkan ke publik dan apa kapasitasnya di Pemerintah Aceh dan menikmati fasilitas apa? Jika atas nama jubir itu jelas bertentangan karena Pemerintah Aceh memiliki humas, jadi kapasitasnya patut dipertanyakan,” imbuhnya.