Petani merontokkan padi saat musim panen di Desa Imbanagara, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu (1/2/2023). Bank Indonesia (BI) menegaskan peran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) masih dibutuhkan.
JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menegaskan peran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) masih dibutuhkan. Deputi Gubernur BI Aida S Budiman mengatakan, dalam menjaga keterjangkauan harga maka Indonesia perlu memastikan pasokan atau ketahanan pangan.
“Kita harus terus melakukan hal tersebut kalau tidak, masalah klasik daripada pangan ini adalah kalau panen harganya jatuh karena banyak barangnya dan kalau tidak musim panen barangnya hilang sehingga harganya juga melonjak kemudian di daerahnya pun tidak merata distribusi pasokan,” kata Aida dalam kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Sumatra Selatan yang disiarkan secara daring, Jumat (24/2/2023).
Aida menjelaskan, jika ketersediaan pasokan bisa dipastikan maka dapat melakukan stabilisasi harga dengan baik. Dia menegaskan, tujuan tersebut akan menjadi fokus tahun kedua GNPIP.
“Kita melakukan sinergi dan inovasi untuk ketahanan pangan nasional dan kalau di Sumatra Selatan (Sumsel) ini nanti melalui adalah program Sumsel Mandiri Pangan,” ujar Aida.
Dia menilai, sinergi dan inovasi menjadi kunci penguatannya dengan melakukan secara end to end dari hulu sampai Hilir. Hulunya, kata Aida, perlu dipastikan produksinya lalu saat panen juga dilakukan pengelolaan dan pemasarannya.
Untuk itu, Aida menuturkan, sinergi dibutuhkan karena inflasi pangsan berkaitan dengan kebutuhan dasar dari masyarakat. “Jadi mari kita penuhi kebutuhan dasar itu dengan jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau,” ungkap Aida.
Dia menjelaskan harga terjangkau tersebut yaitu konsumen dapat membeli namun tetap memberikan kesejahteraan bagi petani. Aida mengakui hal tersebut tidak mudah bahkan juga harus menghadapi anomali cuaca.
“Semester II 2023 katanya nanti ada apa namanya musim kering yang akan kita hadapi sehingg kita harus bersinergi,” ucap Aida.
Dia menuturkan, hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan pemerintah daerah menjaga pasokan dan harga di wilayahnya. Khususnha untuk mengantisipasi ancaman persoalan pangan.
Sumber: Republika
