UPDATE

ACEH
ACEH

Gelar Diskusi, ARD Dorong Pengungkapan Korupsi di Aceh

Disisi lain, pakar hukum dari Universitas Syaih Kuala (USK) Mawardi Ismail menyebutkan, korupsi merupakan suatu hal yang berbahaya bagi negara.

Sebuah negara yang korupsinya merajalela akan collapse, dan Sebuah negara yang kasus kasus korupsinya merajalela tidak akan pernah sejahtera.

Mawardi mengatakan, pemberantasan korupsi harus dilihat dari konteks kesejahteraaan, dalam masyakrat yang sejahtera akan muncul sebuah kondisi damai. J

“Jika dilakukan pemberantasan pada tindakan korupsi maka akan dapat mewujudkan kesejahteraan dan dapat mempertahakan perdamaian Aceh,” ujar Mawardi.

Ia melihat, saat ini memang ada perubahan dalam pemberantasan korupsi. Dimana perubahannya itu terjadi yakni ada pelemahan dalam hal upaya pemberantasan korupsi.

“Pemberantasan kasus korupsi harus dimulai dari hilir hingga ke hulu. Jangan sampai proses nya berhenti dari hilir sehingga hulunya tidak terjamah. Padahal pangkal korsupsi utamanya ada di hulu,” tuturnya.

Dekan Fakultas Hukum USK, Gaussyah, menyampaikan bahwa sering kali ketika penyidik KPK sudah ke Aceh, tapi tidak ada hasil yang memuaskan harusnya proses terang benderang hingga akhir agar kita bertanya-tanya status hukumnya.

“Ada anomali Otsus dan kemiskinan dimana 2008-2022 ada senilai Rp 96 triliun, sudah mengalir ke provinsi Aceh tapi rekor kita masih termiskin se Sumatra,” kata Gaussyah.

Ia melanjutkan, khusus untuk kasus Ayah Merin, apakah beliau pemain tunggal, apakah dengan kerugian negara sebesar itu bisa bermain sendiri? Ada Nindya Karya, Tuah Sejatai PT tersebut terindikasi terlibat dan sudah ditetapkan sebagai terasangka.

“Orang terlibat langsung harusnya juga ada bagian perencanaan, ada pengawasnya. Seharusnya dalam kasus ini juga ikut turut tanggung jawab,” katanya.

Dimana secara adminisratif tidak bisa hanya pidana, administrasi juga bisa diproses hukumnya. Harusnya seperti kasus beasiswa Aceh ditelusuri lagi pelanggaran administrtif.

“Untuk kasus BPKS apakah tersangkanya Ayah Merin saja, apakah tidak ada orang lain yang diuntungkan. Perusahaan- perusahaan diminta tanggung jawab,” jelasnya.

Sementara itu, mantan Wali Kota Sabang, Munawar Liza Zainal, menyebutkan bahwa dirinya merupakan orang pertama yang mewalan ketika itu. Dimana banyak pihak yang menyayangkan dan mengatakan istilah kuet pade lam reudok.

“Saya menjadi musuh bersama waktu itu. Waktu itu saya menentang ketika ada proses “PL” dalam hal pengadaan di BPKS,” ungkapnya.

Munawar menjelaskan, ketika melawan dirinya tidak sanggup, maka dirinya membentuk dewan pengawas (Dewas). Sehingga Dewas juga ditentang waktu itu dikatakan tidak ada surat dari presiden.

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
1 2 3

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.