Warga melihat salah satu rumah yang hangus terbakar pada insiden kebakaran depo Pertamina Plumpang di kawasan Rawa Badak, Jakarta, Rabu (8/3/2023). Anggota Komisi A DPRD DKI minta Pemprov segera mengurus kependudukan warga Plumpang.
JAKARTA — Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Karyatin mengatakan ada banyak pemulihan yang harus dilakukan segera untuk warga yang terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.
Seperti pemulihan trauma pasca bencana sampai pengurusan berkas-berkas administrasi untuk kembali memulai aktivitas. Upaya tersebut perlu dijalin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
“BPBD harus siap siaga melakukan penanggulangan akibat bencana kebakaran itu, baik trauma healing atau penyiapan agar mereka bisa kembali lagi membangun rumah,” kata Karyati dalam keterangan tertulis pada Ahad (12/3/2023).
Kemudian, ia meminta Disdukcapil segera mengurus identitas warga Plumpang yang terdampak kebakaran. “Saya minta Disdukcapil secara proaktif mendata masyarakat yang terdampak kebakaran Plumpang dan memverifikasi terkait data-data yang dibutuhkan,” kata dia.
Ia menargetkan Disdukcapil DKI dapat menyelesaikan pendataan dalam satu pekan. Sehingga warga terdampak bisa segera membuat surat-surat berharga lainnya.
“Paling tidak Dukcapil memberi bukti sementara bahwa mereka korban kebakaran. Contoh setelah data kependudukannya lengkap dari Dukcapil, mereka bisa integrasikan ke Dinas pendidikan yang ijasahnya terbakar,” kata dia.
Sebelumnya diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, penyelesaian lokasi permukiman warga dan juga pembangunan buffer zone menjadi prioritas utama PT Pertamina (Persero). Hal ini sebagai evaluasi dalam menyikapi insiden kebakaran Terminal BBM Plumpang.
“Yang pasti ada dua fakta, Plumpang itu kawasan tanah Pertamina, itu pasti. Ada hitam di atas putihnya 152 hektare,” ujar Erick usai acara BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2023 di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta, Kamis (9/3/2023).
Namun, ucap Erick, terjadi persoalan antara Pertamina dan masyarakat sejak 1990-an. Untuk itu, Erick meminta bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki kewenangan terhadap masyarakat di sekitar area TBBM.
Sumber: Republika
