AKBP Dody Prawiranagara Dintuntut 20 Tahun Penjara dan Denda 2 Miliar

Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto
ADVERTISEMENTS

AKB Dody Prawiranagara mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum di PN Jakarta Barat, Senin (27/3/2023).

ADVERTISEMENTS

BEKASI–Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut AKBP Doddy Prawiranagara 20 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar atas kasus narkotika jenis sabu. Doddy dinilai terbukti menukar dan menyerahkan narkotika jenis sabu yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dody Prawiranegara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp 2 miliar rupiah subsider 6 bulan penjara dikurangi masa kurungan yang telah dijalani terdakwa,” kata Jaksa Wahyudi saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin (27/3/2023).

ADVERTISEMENTS
ADVETISEMENTS

Wahyudi mengatakan hal memberatkannya, terdakwa Doddy telah menukar dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu. Padahal Doddy merupakan anggota kepolisian RI dengan jabatan Kapolres Buktitinggi, Padang Sumatra Barat.

ADVERTISEMENTS

“Yang seharusnya terdakwa sebagai penegak hukum memberantas peredaran narkotika, namun terdakwa melibatkan diri dalam peredaran narkotika,” katanya.

ADVERTISEMENTS

 

ADVERTISEMENTS

Menurut JPU, terdakwa Doddy tidak mencerminkan aparat penegak hukum yang baik di masyarakat. Perbuatan Doddy dinilai telah merusak kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum di institusi Polri yang jumlahnya 400 ribu personel.

ADVETISEMENTS

“Terdakawa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perdaran narkotika,” katanya.

Sementara hal meringankannya dalam kasus ini, terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya. Meski demikian JPU meminta agar majelis hakim memutuskan menetapkan Doddy Prawiranegara bersama-sama dengan Teddy Minahasa, Syamsul Ma’arif, dan saksi Linda alias Anita terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu.

“Apa yang dilakukan mereka melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,” katanya.

Sumber: Republika

ADVERTISEMENTS
x
ADVERTISEMENTS
Exit mobile version