Nasabah melakukan penukaran uang. Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mengajak masyarakat di wilayah setempat untuk berbelanja secara bijak sesuai dengan kebutuhan sebagai upaya pengendalian inflasi.
BATAM — Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mengajak masyarakat di wilayah setempat untuk berbelanja secara bijak sesuai dengan kebutuhan sebagai upaya pengendalian inflasi. Masyarakat juga diimbau untuk menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran.
“Inflasi Kepri tinggi dari nasional, kalau terjadi inflasi, kasihan masyarakat miskin atau yang penghasilannya rendah. Sehingga kalau kita punya uang banyak jangan foya-foya, bergaya hidup sederhana dan konsumsi sederhana,” kata Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepri, Suryono di Batam, Senin (27/3/2023).
Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Hal tersebut mengingat wilayah Kepri yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang rawan penggunaan mata uang asing di Indonesia.
“Di beberapa masjid itu bendaharanya mengumumkan hasil infaksekian dan sekian dengan mata uang yang beda. Sebenarnya itu bisa disiasati, yang uang infak mata uang ringgit itu bisa di kurskan. Jangan disebut ringgitnya karena kita di wilayah Indonesia, kita harus mencintai rupiah,” ujar dia.
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyiapkan dana sebesar Rp 1,9 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menukarkan uang selama bulan Ramadhan hingga Idul Fitri 1444 Hijriah. Jumlah dana tersebut meningkat sebesar 11,76 persen dibandingkan Ramadhan 2022 yang sebesar Rp 1,7 triliun.
“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, BI pusat memiliki ketersediaan sekitar Rp 490 triliun lebih. Kami akan penuhi kebutuhan semua warga dan juga tentunya dari perbankan semuanya sudah siap,” kata Suryono.
Ia menjelaskan selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 2023 kebutuhan uang secara nasional diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp 195 triliun atau naik 8,22 dibandingkan 2022 yang sebesar Rp 180 triliun.
sumber : Antara
Sumber: Republika
