Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berpidato saat kunjungan kerja di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (19/3/2022). Menko Marves mengatakan investasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) tidak ada yang mundur dan sudah ada lima negara yang siap mendanai diantaranya Abu Dhabi, Arab Saudi dan China.
JAKARTA — Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengatakan masalah pertanahan di Ibu Kota Negara(IKN) Nusantara menjadi bagian terpenting untuk segera diselesaikan agar dapat memberikan kepastian bagi investor.
“Satuan Tugas akan berperan mengkoordinasikan lintas kementerian/lembaga, sesuai dengan peran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kami akan mengecek kemajuan lapangan secara berkala,” kata Luhut yang juga Menteri Koordinator Maritim dan Investasi dalam keterangan resmi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Jakarta, Jumat (19/5/2023).
Luhut ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sebagai tindak lanjut atas perintah Presiden, Luhut telah meninjau progres pembangunan IKN, didampingi Kepala OIKN Bambang Susantono, dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, Rabu (17/5/2023) lalu.
Luhut menekankan bahwa penyelesaian masalah tanah di IKN juga termasuk dengan penetapan harga tanah yang akan ditetapkan melalui appraisal. Sementara itu, Bambang Susantono menjelaskan bahwa Luhut ke IKN untuk melihat kemajuan pembangunan ibu kota baru pengganti Jakarta tersebut, serta membahas peluang-peluang investasi yang dapat segera direalisasikan di IKN.
“Menko Marves ingin melihat kemajuan pembangunan Nusantara, serta membahas peluang-peluang investasi yang dapat segera direalisasikan di IKN,” ujar Kepala OIKN.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/5) telah memerintahkan jajaran kementerian dan lembaga untuk mempercepat proses agar investasi di IKN dapat terealisasi sesuai dengan koridor dari peraturan perundangan yang berlaku, termasuk di dalamnya penyelesaian permasalahan pertanahan.
“Kita ingin agar segala sesuatunya clean and clear, istilahnya begitu, jadi yang akan ditawarkan kepada investor ini adalah tanah-tanah yang sudah matang dan kita ketahui harganya sehingga mereka bisa langsung menghitung,” kata Bambang setelah mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Jokowi.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah membentuk satuan tugas yang diketuai Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dengan tugas utama mengkoordinir interdept dan juga semua lembaga terkait sehingga proses percepatan investasi di IKN ini dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih efisien.
sumber : Antara
Sumber: Republika
