HIROSHIMA — Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Ahad (21/5/2023) mengatakan, sudah waktunya untuk mereformasi Dewan Keamanan (DK) PBB dan Bretton Woods agar selaras dengan realitas dunia saat ini.
Berbicara pada konferensi pers di sela-sela KTT G7 di Hiroshima, Jepang, Guterres mengatakan kedua lembaga tersebut mencerminkan hubungan kekuasaan pada 1945 dan perlu diperbarui.
“Arsitektur keuangan global menjadi usang, disfungsional, dan tidak adil. Dalam menghadapi guncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan invasi Rusia ke Ukraina, ia gagal memenuhi fungsi intinya sebagai jaring pengaman global,” ujar Guterres.
Guterres mengatakan, ada kesadaran yang tumbuh di antara negara-negara berkembang bahwa perlu ada reformasi terhadap DK PBB dan institusi keuangan yang sudah ketinggalan zaman atau menghilangkan frustrasi dari Global South.
Bretton Woods adalah sebuah sistem perekonomian yang dihasilkan dari konferensi yang digelar di Bretton Woods, New Hampshire pada 1944. Konferensi ini adalah bentuk kerja sama antara Amerika Serikat dan Inggris yang melahirkan tiga institusi keuangan dunia yaitu IMF, Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia.
Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook pada Januari mengatakan, perekonomian India akan tumbuh lebih dari 6 persen tahun ini dan selanjutnya. Cina dan India bersama-sama akan mencapai sekitar 50 persen dari pertumbuhan dunia pada 2023.
Menurut IMF, pengaruh ekonomi G7 juga telah menyusut dalam 30 tahun terakhir. Ekonomi negara kaya G7 menyumbang 29,9 persen dari PDB global pada 2023. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan 50,7 persen pada 1980.
“Kita akan lihat sekarang apa dampak dari diskusi yang diadakan di sini di Hiroshima. Anggota G7 dapat berdiskusi dengan beberapa negara berkembang terpenting di dunia,” ujar Guterres.
Jepang sebagai tuan rumah KTT G7 mengundang tokoh-tokoh Global South untuk melakukan pembicaraan. Tokoh-tokoh ini termasuk Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Brazil Luiz Inacio Lula da Silva dan Presiden Indonesia Joko Widodo.
sumber : Reuters
Sumber: Republika
