Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kedua kanan), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kanan), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (kiri), dan Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono (kanan) memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahmi Ramadhan 1444 H DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Ahad (2/4/2023). Acara tersebut turut dihadiri para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah seperti PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, dan PKB.
JAKARTA — Di tengah ketidakpastian situasi global pads masa mendatang, sangat penting memiliki pemimpin yang paham betul situasi politik tidak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri. Pengamat politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Mudiyati Rahmatunnisa mendorong calon presiden (capres) 2024 harus memiliki pemahaman politik dan ekonomi global.
“Jangan sampai kita negara besar hanya sebagai objek negara-luar luar. Jadi memang sangat penting sekali untuk kemudian memiliki pemimpin yg punya kapasitas dan kapabilitas untuk ikut serta menentukan proses-proses yang berlangsung di kancah global,” kata Mudiyati saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (15/6/2023).
Menurut dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unpad tersebut, keberhasilan pemerintahan Joko Widodo dalam menyelenggarakan Presidensi G20 menjadi sebuah standar cukup tinggi untuk presiden berikutnya. Muduyati menilai, pemimpin Indonesia selanjutnya harus bisa bisa berkiprah penting dan ikut menjadi pengendali dari proses politik, ekonomi, atau apapun di kancah global.
“Saya tidak akan spesifik tentunya menyebutkan kandidat karena sekarang masih dinamis. Saya pikir kandidat-kandidat yang sekarang digadang-gadang siapa pun ya menurut saya adalah politisi-politisi ulung yang punya kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni,” ucapnya.
Sebelumnya, Menko Perekonomian sekaligus capres Partai Golkar Airlangga Hartarto, menyampaikan penolakannya terhadap peraturan baru European Union (EU) atau EU Deforestation Regulation (EUDR) yang ditujukan untuk mengekang deforestasi global. Airlangga menganggap, kebijakan tersebut merugikan negara produsen sawit serta sejumlah komoditas pangan atau hasil hutan, khususnya para petani kecil.
Kebijakan Uni Eropa tersebut juga dinilai sebagi neoimprealisme. Hal itu langsung disuarakan Airlangga saat datang ke markas Uni Eropa di Brussels, Belgia, bersama Deputi Perdana Menteri Malaysia Fadillah Yusof.
Di lain hal, Menteri Pertahanan yang juga merupakan capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengajukan proposal perdamaian untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina. Proposal tersebut disampaikan saat menghadiri KTT Pertahanan Dialog di Shangri-La Hotel, Singapura pada Sabtu, 3 Juni 2023.
Sumber: Republika
