TASIKMALAYA — Masalah mengenai tingginya biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) tak hanya terjadi di kota besar. Biaya tinggi masuk kuliah juga dirasakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Siliwangi (Unsil) di Kota Tasikmalaya.
Ketua BEM Muhammad Ilham Gumilang mengatakan, kampusnya telah mengeluarkan pengumuman terkait biaya iuran pengembangan instritusi (IPI) dalam penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri 2023. Dalam pengumuman itu, pihak kampus tak memberikan pilihan besaran IPI kepada para calon mahasiswa baru (camaba) yang hendak mengikuti seleksi mandiri.
“Nah sekarang kita sedang kumpul, konsolidasi membahas tentang hal ini. Karena Unsil menetapkan iuran pembangunan tanpa ada opsi pilihan,” kata dia saat dihubungi Republika, Rabu (5/7/2023).
Menurut dia, pemberian opsi besaran IPI kepada camaba adalah hal yang penting. Pasalnya, tak seluruh camaba memiliki kemampuan untuk membayar IPI yang ditetapkan Unsil.
Berdasarkan pengumuman penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri Unsil Tahun 2023, besaran uang kuliah tunggal (UKT) di kampus berstatus PTN Satker itu memiliki delapan kelompok, yang disesuaikan dengan pemberian informasi terkait pendapatan orang tua camaba. Besaran UKT Kelompok I adalah Rp 500 ribu dan yang tertinggi Kelompok VIII Rp 5,9 juta hingga Rp 8 juta, yang disesuaikan dengan jurusan.
Sementara IPI yang ditetapkan PTN itu sebesar Rp 10 juta untuk jurusan berbasis ilmu sosial dan humaniora. Sementara IPI untuk jurusan berbasis ilmu sains dan teknologi di Unsil Rp 15 juta.
Dalam pengumuman resmi itu, tak ada opsi besaran IPI yang dapat dipilih camaba. Padahal, dalam penerimaan mahasiswa baru tahun-tahun sebelumnya, terdapat pilihan besaran IPI yang dapat diambil oleh camaba.
“Kami tentu kaget dengan pengumuman itu. Beberapa tahun ke belakang itu ada opsi (besaran IPI), misalkan dari Rp 0, Rp 5 juta, Rp 10 juta, atau Rp 15 juta. Jadi sekarang opsi tersebut dihilangkan. Sekarang langsung ditetapkan per jurusan oleh pihak kampus,” kata Ilham.
Padahal, menurut dia, dalam audiensi sebelumnya BEM Unsil dengan pihak kampus, Unsil disebut akan mencantumkan opsi besaran IPI minimal 0 rupiah. Namun, opsi itu tidak diberikan.
Ia menegaskan, pendidikan merupakan merupakan hak bagi warga negara. Dalam hal ini, lembaga pendidikan negeri diperkenankan untuk menetapkan biaya besaran nonpajak sebesar 0 rupiah. Sedangkan Unsil tidak menerapkan itu.
Karena itu, BEM Unsil saat ini sedang berupaya untuk kembali melakukan audiensi dengan pihak kampus agar pengumuman itu dapat dicabut. Pasalnya, penetapan besaran IPI secara sepihak oleh pihak kampus sangat tidak mencerminkan pendidikan yang berkeadilan.
Ilham mengatakan, tidak semua camaba bisa menutupi biaya tersebut. Apalagi, jika nantinya malah ada camaba yang mengundurkan diri karena besarnya IPI ditambah UKT. Padahal kuota jalur seleksi mandiri di Unsil sendiri cukup besar, yaitu 30 persen dari total daya tampung per angkatan 4.000 orang
“Kampus unsil saya pikir sudah cukup mahal dengan kondisi Tasikmalaya yang tidak seperti kota besar lainnya,” kata dia.
Menurut Ilham, saat ini pihaknya masih akan berupaya untuk melakukan audiensi dengan pihak kampus untuk mengatasi masalah itu. Apabila audiensi itu tak membuahkan hasil positif, pihaknya akan melakukan upaya dengan cara yang lain.
“Kami akan kebut unfuk audiensi. Kalau tidak bisa, kami pakai cara yang lain supaya ini tidak sampai memberatkan calon mahasiswa baru,” ujar dia.
Republika sudah berupaya meminta konfirmasi ke pihak Universitas Siliwangi terkait masalah ini. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada respons dari pihak universitas.
Sumber: Republika
