“Ini bukan hanya masalah penganiayaan terhadap Rohingya. Semua kelompok etnis minoritas lainnya di Myanmar harus dilindungi,” katanya.
“Masyarakat internasional harus memberikan tekanan lebih besar kepada Myanmar untuk memastikan hal ini.”
Negara-negara maju dan organisasi antar pemerintah memikul tanggung jawab etis dalam hal isu Rohingya, kata Mohammed Nur Khan, seorang aktivis hak asasi manusia dan pakar migrasi Bangladesh.
“Karena mereka berada dalam posisi yang lebih maju dalam hal situasi politik dan keuangan, maka secara etis, tanggung jawab lebih banyak dibebankan kepada mereka. Pertama, mereka dapat membuka pintu diskusi di platform PBB. Hal ini sangat penting,” kata Khan kepada Arab News.
“Kedua, mereka dapat memaksa junta Myanmar untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dengan melakukan pendekatan yang berbeda seperti menjatuhkan sanksi ekonomi dan lainnya. Komunitas internasional harus melibatkan platform regional seperti ASEAN secara lebih aktif,” katanya.
Khan mengatakan bahwa resolusi PBB terbaru dapat memicu lebih banyak upaya dari pemerintah Myanmar untuk memperbaiki situasi di Negara Bagian Rakhine, namun ia tidak yakin resolusi tersebut dapat menciptakan lingkungan yang benar-benar kondusif bagi Rohingya.
Resolusi PBB tersebut muncul setelah kunjungan sejumlah pejabat tinggi ke kamp-kamp pengungsi di Bangladesh, termasuk Sekretaris Jenderal OKI Hissein Brahim Taha dan Ketua Jaksa Penuntut Mahkamah Pidana Internasional Karim Khan.
“Namun hal ini harus dilakukan, meskipun membutuhkan waktu. Tanpa memastikan hal ini, tidak akan menjadi keputusan yang tepat bagi kita untuk memulangkan Rohingya. Saya rasa situasi saat ini di Rakhine tidak mendukung untuk memastikan lingkungan yang aman bagi siapa pun.”
Sumber: Republika
