YERUSALEM — Ribuan dokter Israel mogok kerja sebagai bentuk protes setelah pemerintah menyetujui undang-undang yang melemahkan Mahkamah Agung negara itu. Asosiasi Medis Israel, yang mewakili hampir semua dokter di negara itu, mengatakan, mereka menggelar mogok kerja massal pada Selasa (25/7/2023) dan hanya menangani pasien untuk operasi darurat dan perawatan kritis.
“Sebagian besar dokter tahu bahwa mereka tidak akan dapat memenuhi sumpah mereka kepada pasien di bawah rezim yang tidak menerima peran nalar,” kata Ketua Asosiasi Kesehatan Masyarakat Israel, Hagai Levine.
Levine menolak undang-undang peradilan baru yang disahkan pada Senin (24/7/2023). Undang-undang itu mencegah Mahkamah Agung menggunakan standar “kewajaran” untuk membatalkan keputusan pemerintah.
“Perbaikan ini akan merusak kesehatan masyarakat dan sistem perawatan kesehatan di Israel,” kata Levine.
Levine menambahkan, lebih dari 1.000 anggota dokter telah meminta untuk dipindahkan ke luar negeri sejak undang-undang tersebut disahkan. Sementara itu, serikat pekerja terbesar di Israel, Histadrut, yang mewakili sekitar 800.000 pekerja, mengatakan, mereka berencana menggelar aksi mogok nasional.
Empat surat kabar Israel terkemuka menutupi halaman depan mereka dengan tinta hitam. Satu-satunya kata di halaman itu ada di baris di bagian bawah: “Hari kelam bagi demokrasi Israel.”
RUU peradilan pada Senin disahkan dengan suara bulat oleh koalisi pemerintahan, yang mencakup partai-partai ultra-nasionalis dan ultra-religius. Sementara oposisi langsung keluar meninggalkan ruang rapat di parlemen sambil meneriakkan “Memalukan!”.
Para penentang mengatakan mereka belum selesai berperang, sedangkan kelompok-kelompok hak sipil mengajukan petisi ke Mahkamah Agung, menyerukan agar undang-undang baru dibatalkan. Aksi protes kembali mengguncang jalan-jalan di Israel setelah pengesahan undang-undang tersebut.
“Protes ini tidak akan kemana-mana, terutama karena pemerintah telah dengan jelas menyatakan bahwa ini baru tahap pertama,” kata Presiden Institut Demokrasi Israel, Yohanan Plesner.
Ratusan ribu orang turun ke jalan-jalan di Tel Aviv. Mereka membakar ban, menyalakan kembang api, dan mengibarkan bendera Israel. Di Yerusalem, polisi berkuda dan meriam air yang menyemprotkan cairan berbau busuk membubarkan pengunjuk rasa dari jalan raya utama. Setidaknya 40 orang ditangkap oleh polisi dalam protes di seluruh negeri.
Video menunjukkan petugas polisi menyeret pengunjuk rasa, memukuli orang sampai berdarah dan dengan kasar mendorong mereka dengan tongkat. Polisi mengatakan, setidaknya 10 petugas diserang dan terluka.
Pada Selasa, Moody’s mengeluarkan laporan yang memperingatkan risiko signifikan jika perpecahan di dalam Israel terus berlanjut, dan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terus bergerak maju dengan perombakan undang-undang peradilan. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi situasi ekonomi dan keamanan Israel.
Para analis mengatakan, perombakan undang-undang itu mengancam ketegangan hubungan dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS), membahayakan aliansi baru Israel dengan negara-negara Arab dan memperdalam konflik dengan Palestina.
“Saya pikir negara ini akan terpecah menjadi dua negara atau habis sama sekali,” kata Yossi Nissimov, seorang pengunjuk rasa yang ikut mendirikan tenda di luar Knesset atau parlemen, di Yerusalem.
Pemungutan suara untuk mengesahkan undang-undang itu dilakukan beberapa jam setelah Netanyahu keluar dari rumah sakit. Netanyahu mendapatkan perawatan di rumah sakit untuk memasang alat pacu jantung.
Ketua Mahkamah Agung, Esther Hayut, bersama dengan lima hakim senior lainnya, mempersingkat perjalanan ke Jerman untuk menangani krisis tersebut. Para hakim pulang pada Selasa malam atau sehari lebih awal dari yang dijadwalkan untuk membahas petisi menentang perombakan peradilan tersebut.
Namun setiap langkah pengadilan untuk membatalkan undang-undang baru dapat menyebabkan krisis konstitusional, dan menempatkan para hakim pada jalur perselisihan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan pemerintah. Pendukung perombakan yudisial mengatakan, kekuasaan hakim harus dibatasi untuk meningkatkan kekuasaan pejabat terpilih.
