Wakil Presiden KH Maruf Amin saat menerima Duta Besar Arab Saudi untuk Republik Indonesia Faisal Bin Abdullah Al Amudi di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (28/8/2023).
JAKARTA — Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengatakan, Indonesia saat ini pemegang saham terbesar ketiga di Islamic Development Bank (IsDB). Sejalan dengan target menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia, saham Indonesia di IsDB meningkat dari semula 2,25 persen menjadi 7,94 persen.
“Posisi Indonesia di Islamic Development Bank sudah jadi nomor tiga, dulunya nomor jauh sekali, IsDB itu nomor tiga, dan kita memegang kebijakan disana itu,” ujar Kiai Ma’ruf usai menyaksikan pengukuhan pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) lima provinsi di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (28/8/2023).
Kiai Ma’ruf mengatakan, Indonesia terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk memacu pembangunan ekonomi nasional. Data kuartal I 2023 antara lain menunjukkan kinerja sektor pariwisata ramah Muslim, makanan dan minuman halal, serta sektor pertanian mampu menopang tumbuhnya rantai nilai halal.
Begitu juga di tataran global, Indonesia terus memperbesar peran dan pengaruhnya, sejalan dengan upaya pencapaian visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Menurutnya, belum lama ini Indonesia meraih penghargaan Islamic Development Bank atas inovasi penerbitan sukuk wakaf secara online.
“Selain itu, Indonesia juga berhasil meraih peringkat pertama destinasi wisata halal terbaik dunia pada Global Muslim Travel Index 2023,” ujarnya.
Karena itu, berbagai capaian ini menjadi jadi pemacu semangat untuk terus mengakselerasi pertumbuhan positif ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini mendukung pemulihan ekonomi nasional, serta mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Namun demikian, kata Ma’ruf, akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah mesti dihayati sebuah kerja kolektif multipihak, dari tingkat pusat hingga daerah.
“Kehadiran Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah sejatinya merupakan ikhtiar nyata pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah,” ujarnya.
Sumber: Republika
