NEW YORK – Resolusi rancangan Rusia yang berisi seruan gencatan senjata kemanusiaan dalam perang antara Hamas dan Israel gagal disahkan di Dewan Keamanan PBB pada Senin (16/10/2023). Rancangan resolusi tersebut memperoleh lima suara setuju, empat menentang, dan enam lainnya abstain.
Sebuah resolusi memerlukan setidaknya sembilan suara setuju dan tanpa veto dari lima anggota tetap Dewan Keamanan untuk bisa diadopsi.
“Hari ini, seluruh dunia menunggu dengan napas tertahan hingga Dewan Keamanan mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri pertumpahan darah, namun delegasi negara-negara Barat pada dasarnya telah mengabaikan harapan tersebut,” kata Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia setelah berakhirnya pemungutan suara.
Pada Jumat (13/10/2023) pekan lalu, Rusia mengusulkan rancangan resolusi satu halaman yang di dalamnya turut menyerukan pembebasan sandera, akses bantuan kemanusiaan, dan evakuasi aman bagi warga sipil yang membutuhkan. Teks tersebut mengutuk kekerasan terhadap warga sipil dan semua tindakan terorisme, tanpa menyebutkan pihak mana pun.
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengkritik tajam Rusia yang menolak mengecam serangan Hamas ke Israel. “Dengan gagal mengecam Hamas, Rusia menutupi kelompok teroris yang melakukan tindakan brutal terhadap warga sipil tak berdosa. Ini keterlaluan. Ini munafik dan tidak bisa dipertahankan,” ujarnya.
Thomas-Greenfield sepakat bahwa Dewan Keamanan PBB harus segera mengambil tindakan untuk merespons eskalasi pertempuran antara Israel dan Hamas. “Namun kita harus melakukannya dengan benar dan kami akan bekerja secara intensif dengan semua anggota di dewan untuk melakukan hal tersebut,” ujarnya.
Konvoi bantuan kemanusiaan memang belum bisa memasuki Jalur Gaza. Mesir menyebut, jalur penyeberangan Rafah, yang merupakan pintu masuk dan keluar utama Jalur Gaza, tak ditutup secara resmi. Namun truk-truk pengangkut bantuan tak bisa melintas masuk karena Israel masih terus membombardir Jalur Gaza, termasuk di wilayah dekat Rafah.
Terkait Rusia, Pada Senin lalu, Presiden Vladimir Putin telah mengontak lima pemimpin negara di Timur Tengah untuk membahas perkembangan konflik Israel-Palestina. “Presiden (Putin) telah berbicara dengan presiden Suriah (Bashar al-Assad) dan presiden Iran (Ebrahim Raisi). Sisa percakapan telepon hari ini termasuk dengan Presiden Mesir (Abdel Fattah) el-Sisi, Presiden Palestina (Mahmoud) Abbas dan Perdana Menteri Israel (Benjamin) Netanyahu,” ungkap asisten presiden Rusia untuk kebijakan luar negeri, Yury Ushakov, dikutip laman kantor berita Rusia, TASS.
Menurut Ushakov, dalam percakapan dengan lima tokoh itu, Putin menyampaikan posisi Rusia terkait konflik Israel-Palestina. “Dia (Putin) pasti akan menyampaikan penilaian kami dan menjelaskan pendirian kami. Dia akan mendengarkan pernyataan rekan-rekannya mengenai masalah ini,” ucapnya.
Ushakov mengungkapkan, Putin terus mencermati eskalasi konflik Israel-Palestina yang belum pernah terjadi sebelumnya. “Semua masalah yang terkait dengan konflik tersebut tetap menjadi fokus perhatiannya,” ujarnya.
Sementara itu, kantor berita Palestina, WAFA, melaporkan bahwa Mahmoud Abbas sudah menjalin percakapan via telepon dengan Putin. “Selama panggilan telepon, Presiden Abbas menyampaikan belasungkawa kepada Presiden Putin dan kepada keluarga korban Rusia yang terbunuh dalam eskalasi eskalasi di Jalur Gaza saat ini,” kata WAFA.
Presiden Abbas mengapresiasi posisi Rusia dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina serta perdamaian komprehensif dan adil di Timur Tengah berdasarkan resolusi legitimasi internasional. “Presiden (Abbas) menegaskan kembali perlunya menghentikan serangan, berhenti menargetkan warga sipil Palestina, dan menciptakan koridor yang aman bagi masuknya pasokan medis dan makanan serta menyediakan air dan listrik bagi masyarakat Gaza,” ungkap WAFA.
Kepada Putin, Abbas juga menyampaikan perlunya mencegah upaya pengusiran warga Palestina dari Jalur Gaza. Abbas menilai, tindakan itu akan dipandang sebagai Nakba (bencana) kedua bagi rakyat Palestina. Nakba adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan terusirnya lebih dari 700 ribu warga Palestina ketika Israel berdiri pada 1948.
