BANDA ACEH – Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) menyebut ada potensi kerawanan operasi intelijen asing pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Potensi tersebut bisa terjadi karena Indonesia disebut memiliki pengaruh besar dalam dunia internasional.
“Kita punya konsekuensi dengan negara berjumlah penduduk tinggi secara geopolitik, geostrategis, letaknya di tengah-tengah benua Australia dan benua Asia, dan sebagainya. Nah sangat mungkin ada kepentingan-kepentingan asing, nah itu harus kita perhitungkan,” ujar Fadil di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023).
Potensi kerawanan operasi intelijen asing ini juga dia paparkan dalam rapat kerja Komisi III DPR RI.
Fadil memperlihatkan dokumen pemaparannya terkait operasi intelijen tersebut yang memuat tiga poin penting.
Pertama, pilpres menjadi sorotan internasional dan posisi strategis Indonesia di bidang ekonomi dan Politik global yang sangat diperhitungkan.
Kedua, pihak asing tertentu yang memiliki niat tidak baik akan berupaya melakukan gangguan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan cara menginginkan capres-cawapres terpilih sesuai dengan kepentingan.
Poin ketiga, dipaparkan pula upaya intervensi pada pemilu itu dapat dilakukan dengan berbagai cara.
Pertama, bisa saja pihak asing memberikan bantuan secara gelap terhadap koalisi capres-cawapres tertentu dan kelompok masyarakat sipil dan LSM, untuk melakukan framing atas nama demokrasi.
Kedua, pihak asing juga bisa melakukan penetrasi terhadap sistem IT KPU melalui serangan siber.
Selain itu, intervensi asing bisa juga dilakukan melalui pemberitaan di media internasional untuk dijadikan bahan propaganda di Indonesia, dan melakukan aksi sabotase dalam berbagai bentuk.
Sebelumnya, potensi kerawanan ini sempat disinggung dalam rapat Komisi III oleh anggota Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsy.
Aboe mengatakan, dalam pemaparan Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran halaman 35, disebutkan ada kegiatan operasi intelijen asing yang terjadi.
“Di bahan halaman 35, Pak. Disampaikan adanya bentuk kegiatan operasi intelijen asing di Indonesia. Antara lain memberikan bantuan dana secara clandestine (gelap) terhadap koalisi capres dan cawapres tertentu,” ujar Aboe.
Aboe sempat mendesak agar Fadil bisa menjelaskan temuan dalam pemaparannya tersebut, apakah temuan itu adalah fakta yang bisa diungkap atau hanya sebagai analisis semata.
“Mohon dijelaskan ini sebagai ungkapan fakta bahwa ini ada capres-cawapres didanai oleh asing ataukah semua analisis oleh Polri mengenai pendanaan asing,” imbuhnya.
