Etika Politik “Endasmu Etik”

Latarbelakang itu mempengaruhi Prabowo melihat politik yang ada sebagai realitas. Dalam pendekatan realisme ini, sebuah pilihan adalah sebuah respon atas situasi atau lingkungan yang ada. Manusia dikendalikan lingkungannya. Maka ketika Prabowo dalam debat berujar “mengertilah” Pak Anies, dapat diartikan sebagai bagian pemahaman kolektif atas realitas yang ada. Dan tentunya Prabowo mengetahui apa yang juga Anies ketahui, dan sebaliknya. Lebih jauh lagi, Prabowo pasti yakin Anies juga melakukan respon yang sama, jika situasinya sama.

Selanjutnya, soal etika di dalam politik, ini lebih bersifat psikologi seseorang, sebagai sumber bahasan atau persoalan. Hasto PDIP dalam menanggapi “ndasmu etik” lebih melihat itu sebagai persoalan psikologi Prabowo. Dalam rilisnya ke media, kemarin, Hasto mengatakan itulah karakter Prabowo, emosional, pemarah, yang menurut para psikolog, sebagai bukti Prabowo bukan pemimpin yang baik ( lihat: Soal Ucapan Prabowo Ndasmu Etik Yang Bocor di Rakornas Hasto Pdip: Bukan Karakter Pemimpin Yang Baik”, Tempo Online, 17/12/23).

Kembali kepada urusan “Political Ethics” dan “Ndasmu Ethics”, bangsa ini perlu merenung ulang standar moral kita dalam mengurus negara. Hasto PDIP, misalnya, yang terganggu dengan keputusan MK terkait Gibran, yang dianggapnya merusak tatanan bernegara, seharusnya melakukan refleksi kenapa jauh-jauh hari PDIP tidak mempermasalahkan pamannya Gibran menjadi ketua MK? Bukankah sudah diketahui sejak awal bahwa ada persoalan etik yang muncul ketika ketua lembaga negara dan presiden mempunyai hubungan saudara ipar?

Soal MK hanyalah sebagian kecil soal etik yang ada dalam kekuasaan Jokowi. Urusan “Governance” dalam penunjukan jabatan publik seringkali dipertanyakan selama ini. Bahkan, penunjukan seorang menteri terjadi pada saat menteri tersebut diduga terkait dalam pemeriksaan kejaksaan agung soal korupsi BTS, misalnya. Saat ini persoalan etik semakin meningkat lagi dengan isu “fairness” dalam pemilu. PPATK merilis ada triliunan uang ilegal masuk untuk pemilu tanpa pertanggung jawaban. Etika apa yang mau ditampilkan pemenangan yang curang?  Inilah situasi dan fakta kerusakan etik berat dalam bernegara, akhirnya harus diakui sebagai persoalan bersama.

Kenapa persoalan bersama? Kenapa tanggungjawab bersama? Sebab, mayoritas elit politik hanya “tutup mata” selama ini, dan dijadikan “bargaining” politik “dagang sapi” diantara mereka. Jadi, sesungguhnya mereka membentuk kartel untuk menikmati kekuasaan sekedar beredar diantara mereka saja. Mau sampai kapan?