Mahfud MD Nilai Pemilu jadi Ajang Adu Curang. Siapa yang Paling Curang, Dia yang Menang” border=”0″ data-original-height=”360″ data-original-width=”640″ loading=”lazy” src=”https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYqR6mzA1fM984O2an9kOueKpw-LM42jlwLM8EBEPH6iK1wKQVreGhte_6yotte83udAx_h8AGgLtNVVzbBFbN6ahJJMb-GzMVA-EppJ9etibJj83Et-AM3mZWxV9XrvyCNOsrSu_xG23JjgBTH4x4jB7k6N6ERT3eOmogDljxuW8gfQpzkcAAwJA0TNnC/s16000-rw/v90dib.webp”/>BANDA ACEH – Cawapres paslon nomor urut 03, Mahfud MD menilai pemilu menjadi sebuah arena adu curang, siapa yang paling curang, dia yang menang.Hal itu diungkapkan Mahfud MD dalam podcast di kanal YouTube Bachtiar Nasir yang dikutip AyoJakarta.com pada Selasa, 5 Maret 2024.
Mahfud MD menuturkan beberapa modus kecurangan dalam pemilu seperti Politik gentong babi dan pegang kerah.
Politik gentong babi menyasar ke pemilih yang diberi uang untuk memilih paslon tertentu.
Sementara politik pegang kerah menyandera pejabat, baik pejabat pusat maupun daerah, yang memiliki kasus hukum.
“Kamu punya kasus, kamu kalau ndak (mendukung) ini, masuk kasusmu dibuka,” ujar Mahfud.
Mahfud MD juga menyinggung soal pengurasan suara di lumbung-lumbung yang diyakini akan memilih paslon 03, termasuk di tanah kelahirannya, Madura.
Mahfud MD mengklaim bahwa dia banyak menerima laporan kecurangan, termasuk dari tim hukum paslon 01.
“Pemilu itu dalam pikiran saya lebih banyak adu curang. Siapa yang menang curangnya, dia yang menang,” tutur Mahfud MD.
Tentang siapa yang paling berpotensi untuk curang, Mahfud MD mengatakan, “Untuk menang curang itu, siapa yang lebih punya akses ke kekuasaan.”
Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya sangat yakin telah terjadi kecurangan dalam pemilu.
Namun, keyakinan akan kecurangan tidak selalu menjadi bukti hukum.
Hal ini disebabkan karena orang cenderung tidak berani bersaksi di pengadilan.
“Keyakinan tentang kecurangan itu mungkin, mungkin akan sulit dibuktikan secara hukum. Antara keyakinan dengan bukti hukum itu tidak selalu sama” kata Mahfud MD.
Lebih lanjut Mahfud MD mengatakan bahwa selain jalur hukum, penyelesaian dugaan kecurangan pemilu dapat menempuh jalur politik, yakni melalui jalur hak angket.***
