Oleh : KH Muhammad Khozin, Pengasuh PP Mahasiswi Al-Khozini Jember dan kader PKB
JAKARTA- Tahapan Pemilu 2024 tersisa satu lagi yakni perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini seiring sidang pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas hasil Pemilu 2024 pada Rabu (20/3/2024) malam yang telah mengumumkan hasil pemilu legislatif dan pemilu presiden.
Empat besar pemenang pemilu legislatif yakni PDI Perjuangan 25.387.279 (16,72 persen), Partai Golkar 23.208.654 (15,29 persen), dan Partai Gerindra 20.071.708 (13,22 persen ) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar 10,62 persen atau setara dengan 16.115.655. Capaian suara PKB ini tak jauh berbeda dari temuan hasil hitung cepat lembaga survei saat pemilu pada 14 Februari lalu.
Lompatan suara PKB dalam Pemilu 2024 ini menarik untuk menjadi pijakan bacaan dalam melihat masa depan politik warga Nahdlatul Ulama (NU) di masa mendatang. PKB dari sisi historis dan sosiologis, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan jamiyah dan jamaah NU. Pada titik ini, eksistensi politk KB memberi pengaruh penting bagi politik warga NU.
Independensi PKB
Pemilu 2024 memberi makna penting bagi perjalanan politik PKB di usia ¼ abad partai yang dilahirkan dari rahim reformasi ini. Jamak dimaklumi, relasi PKB dan NU pasca-Muktamar ke-33 NU di Lampung, pada akhir 2021 lalu, mengalami perubahan pola hubungan struktural NU (tingkat pusat) dengan PKB. Hubungan NU-PKB yang mulanya “simbiotik”, di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU KH Yahya Staquf bemetamorfosa menjadi “antagonistik”.
Namun, dalam kenyataannya, narasi politik yang disampaikan oleh struktur NU di level pusat, tak linier dengan pilihan politik akar rumput warga NU. Setidaknya, merujuk suara temuan survei saat keluar dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) versi Indikator Politik Indonesia pada 14 Februari lalu, mengungkapkan pemilih yang berlatar belakang ormas NU yang memilih PKB masih tinggi yakni di angka 14,2 persen. Apalagi bila merujuk hasil real count KPU dengan suara masuk sebesar 74,34 persen, PKB berhasil menduduki peringkat pertama dengan perolehan 18,72 persen.
Di sisi yang lain Pemilu 2024 juga menunjukan banyak kejutan. Setidaknya, terdapat 23 kursi baru yang diraih PKB di tingkat DPR RI. Seperti daerah pemilihan (dapil) yang sebelumnya PKB tidak mendapat kursi di DPR atau hanya mendapatkan 1 kursi, kini berhasil mendapatkan kursi dan menambah kursi. Ada juga daerah yang mulanya tak banyak mendapat kursi, justru Pemilu 2024 menghantarkan tiket menuju kursi pimpinan parlemen bagi PKB.
Pemilu 2024 secara organik telah menjadikan PKB kokoh dalam kerja elektoralnya sebagai partai yang mandiri dari struktur NU. Namun, dari sisi relasi (warga) NU dengan PKB tak lekang oleh waktu. Pilihan kebijakan politik PBNU yang menjauh dari PKB, sama sekali tak dapat menghapus sisi historis maupun sosiologis warga NU dengan PKB.
Perjalanan panjang politik PKB selama 25 tahun lebih telah menjadi bentangan sejarah yang membangun persenyawaan politik PKB dengan denyut nadi aspirasi politik warga NU secara alamiah dan organik. Perjuangan politik PKB baik di eksekutif maupun legislatif menjadi jejak rekam panjang persembahan PKB untuk kepentingan warga nahdliyin.
PKB secara konsisten mengusung politik legislasi maupun politik anggaran yang beririsan dengan kepentingan NU seperti madrasah, pondok pesantren, petani, nelayan dan kelompok lainnya. Situasi ini pula yang menjadi alasan mengapa PKB tetap kokoh menjadi “partainya wong NU”.
Faktor kepemimpinan
Faktor penting lompatan PKB dalam Pemilu 2024 ini tentu tidak dapat dilepaskan dari faktor kepemimpinan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin). Pengalaman panjang dalam mengorkestrasi ragam sumber daya kekuatan di PKB telah menjadikan partai ini mampu berdiri tegak di cuaca politik ekstrem sekalipun.
PKB di bawah kepemimpinan Gus Muhaimin, secara sistemik meletakkan pondasi dasar yang kokoh dalam berpartai sebagai pengejewantahan dari bangunan dasar yang diletakkan oleh para kiai NU sebagai pendiri PKB. Dampaknya, PKB tumbuh dan berkembang sebagai partai yang senantiasa diperhitungkan dalam kontalasi politik nasional maupun lokal.
