Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan, tak ada prajurit TNI yang menjadi tentara bayaran di Ukraina, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/3/2024).
JAKARTA — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bertemu Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN Agus Harimurti Yudhoyono di Mabesad, Jakarta pada Selasa (26/3/2024). Maruli mengatakan, dalam pertemuan itu membahas soal masalah pertanahan TNI AD yang belum memiliki sertifikat dan juga inventarisasi aset.
“Ya beliau tadi ke kantor terus sesuai dengan jobnya beliau tentang pertanahan lah kira-kira gitu. Jadi kami juga banyak juga persoalan dengan tanah-tanah kami yang belum terproses, bersertifikat dan juga mungkin kita juga bisa membantu mengamankan aset-aset pemerintah dan sebagainya,” tutur Maruli di Jakarta, dikutip pada Rabu (27/3/2024).
Maruli mengatakan, masih ada 30 persen lahan milik TNI AD yang hingga kini belum memiliki sertifikat. Namun besaran luas 30 persen lahan tersebut melebihi dari 70 persen lahan yang sudah tercatat.
“70 persen sudah tercatat. 30 persen itu tapi 30 persen lebih luas daripada 70 persennya,” ujarnya.
Maruli berharap, proses sertifikasi lahan milik TNI AD tersebut bisa dilakukan tanpa dipungut biaya. Sehingga seluruh aset negara memiliki status hukum yang jelas.
“Mungkin akan ditindaklanjuti nantinya mudah-mudahan nanti kalau kita bisa perbaiki semua mengenai pertanahan khususnya di Angkatan Darat dan juga kita bisa ikut membantu di aset-aset negara ya kami siap untuk ikut membantu,” kata dia.
Ia mengatakan, sertifikasi lahan milik TNI AD ini bisa menghindari adanya sengketa dengan masyarakat. Meskipun demikian, masalah sengketa tanah dengan masyarakat tersebut bisa diselesaikan melalui komunikasi bersama. Sehingga lahan yang ada bisa dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam.
“Kami punya contoh di daerah Ciemas sana itu salah satu lahan yang tercatat punya sengketa dengan masyarakat. Tapi setelah kita datang, kita ngobrol baik-baik kita bisa membuat itu jadi kebun, dikerjakan bersama, ya bisa damai-damai saja. Mudah-mudahan itu jadi contoh ke yang lain,” ujarnya.
Sementara itu menurut Maruli, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono telah memberikan respon yang positif soal permasalahan tanah milik TNI AD.
“Ya nanti kita pelajari dulu lah. Masih panjang lah. Kalau tadi kan silaturahmi saja, ngobrol awalan gambaran besarnya gimana nanti mungkin kami akan membuat tim kecil bagaimana nanti mendesain program kita ke depan,” kata Maruli.
Sumber: Republika
