BANDA ACEH – Ketua Komisi V DPRA M Rizal Falevi Kirani, berharap Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Bustami Hamzah, harus gerak cepat untuk membereskan seluruh persoalan yang ada di Aceh.
Hal ini disampaikan Falevi Kirani dalam diskusi Aceh Resource & Development (ARD) bertajuk “Pj Gubernur Aceh Berganti, Ditunggu Gerak Cepatnya” yang berlangsung di Moorden Kafe, Pango, Banda Aceh, Senin (1/4/2024).
Dalam kesempatan itu, Falevi menyebut ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh Pj Gubernur, sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) usai melantik Bustami beberapa waktu lalu.
“Hal yang paling penting adalah bagaimana Pj Bustami keluar dari comfort zone (zona nyaman). Sejauh mana kemampuannya dalam mengambil kebijakan, termasuk kebijakan strategis. Sehingga dapat melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh,” kata Falevi.
Ia menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2024 sudah disahkan pada Desember 2023, kemudian hasil rekomendasi Kemendagri keluar pada Januari 2024. Dimana hasil itu tidak ada kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif Aceh.
“Setelah adanya pergantian Pj Gubernur yang baru, masalah ini selesai. Akan tetapi saat ini APBA sudah tiga bulan molor, lalu bagaimana mengejar realisasi APBA,” jelasnya.
Ia berharap, komunikasi antara eksekutif dan legislatif Aceh berjalan dengan baik. Bukan hanya masalah bagi-bagi kue kekuasaan tapi juga bagaimana masyarakat dapat menerima hasil pembangunan.
“Formulasi ini harus diatur sebaik mungkin. Sehingga harus dicari formulasi yang lebih baru dan lebih aman yang akan menguntungkan masyarakat, bukan segelintir pihak,” ucapnya.
Disisi lain, Pengamat Kebijakan Publik Aceh Nasrul Zaman, menyampaikan bahwa keberadaan Pj Gubernur telah membuat stagnan pembangunan di Indonesia secara umum.
Menurutnya, jika pimpinan SKPA professional maka tidak perlu adanya konflik. Sebab semuanya telah diatur. “Masalahnya terjadi Ketika Pj cawe-cawe dan kedua lembaga yang sudah ada, baik eksekutif dan legislatif juga ikut cawe-cawe,” terangnya.
Kesemrautan ini seakan-akan dibangun oleh skema Jakarta. Dimana Aceh walaupun populasinya kecil, tapi jadi perhatian dunia internasional di Jakarta.
“Dalam hal kesehatan, peringkat stunting Aceh dalam 5 tahun terakhir berkurang dari peringkat 33 menjadi 30. Sangat disayangkan di Pemerintah Aceh saat ini tidak ada anggaran untuk stunting,” ungkapnya.
Ia menyebut, stunting ini berbahaya ketika Aceh menghadapi bonus demografi 20 tahun ke depan. Dimana generasi mudanya tidak lagi memiliki kecakapan intelegensi yang memadai.
“Dalam hal kesehatan kita benar-benar terabaikan, sebab kita memilih orang yang tidak paham kesehatan dalam memimpin,” tuturnya.
Nasrul mengatakan, pada 1990-an ekonomi Aceh berada di peringkat 5 nasional. Sehingga banyak anak muda Aceh direkrut ke pusat dan kini menjadi petinggi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Tapi saat ini hal itu tidak terjadi lagi. Saat ini kita nomor 8 Sumatera dari 8 provinsi dalam hal ekonomi,” katanya.
Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian, menyebut bahwa ketika Bustami Hamzah dilantik sebagai Pj Gubernur Aceh, Mendagri Tito Karnavian mewanti-wanti soal PON XXI dan Pilkada 2024.
Ihwal PON, kata Alfian, terjadi dinamika di salah satu venue di Kabupaten Aceh Besar. Dimana pihak panitia PON menyurati Pj Bupati Aceh Besar meminta petani menggeser masa tanam dari April hingga Agustus.
“Karena untuk mengendalikan debit air Waduk Keliling yang akan digunakan untuk PON. Hal ini akan menjadi potensi gejolak sosial di masyarakat,” ungkap Alfian.
Ia mendesak Bustami mengambil kebijakan yang substansial terkait instruksi ini. Sebab banyak pihak tidak sepakat dengan kebijakan tersebut. “Apalagi petani di tiga kecamatan pastinya akan melakukan mobilisasi untuk menyuarakan penolakan,” kata Alfian.
Alfian menjelaskan, bahwa dalam dokumen evaluasi Mendnagri ada Rp550 miliar dari APBA untuk penyelenggaraan PON di Aceh. “Ini jumlahnya sangat besar. Apalagi Aceh secara fiskal tidak sehat, inflasi dan segala macam. Harusnya ini sebagai event nasional, kontribusi APBN lebih besar,” paparnya.
