BALIKPAPAN — Penjabat Gubernur Akmal Malik bersama Forkopimda Kalimantan Timur melakukan peninjauan terkait puncak arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah di Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, Kota Balikpapan, Ahad (7/4/2024). Kunjungan dilakukan di titik keberangkatan kapal tujuan Penajam, Palu, dan Mamuju.
“Terlihat tadi secara umum masih terkendali,” ucap Akmal dalam siaran pers di Jakarta, Senin (8/4/2024). Menurut dia, jumlah pemudik masih relatif sedikit dibandingkan tahun 2023 pada hari H-4 atau H-5 Lebaran.
Bahkan, kata Akmal, terjadi penurunan jumlah penumpang mendekati 50 persen diduga karena dibukanya akses jalan tol di Samboja kilometer (KM) 38. “Mereka yang mau ke Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah lebh memilih lewat darat. Jadi tidak melalui penyebrangan,” jelasnya.
Akmal mengatakan, pihaknya berdiskusi dengan DPRD dan Dinas Perhubungan agar Pelabuhan Kariangau berikan perlindungan karena memiliki nilai sejarah. “Penyeberangan niaga ini bersejarah. Nanti kita diskusikan lebih lanjut bersama-sama agar penyebrangan ini menjadi salah satu moda transportasi laut nantinya,” tuturnya.
Terlebih lagi, sambung dia, ketika nanti pembangunan Jembatan Pulau Balang selesai. Alhasil, diprediksi penyeberangan feri yang menghubungkan Balikpapan-Penajam Paser Utara akan sepi. “Bisa jadi museum, makanya kita nanti diskusikan dengan otoritas terkait,” jelas Akmal.
Meski begitu, Akmal melihat, pelayanan arus mudik melalui penyeberangan dan pelabuhan laut terlayani dengan baik. Menurut dia, sejauh ini, penyeberangan feri ke Penajam tidak ada mengalami kendala yang cukup berarti. “Kendalanya cuma nunggu kapalnya lama datang,” ujarnya.
Dia menyebut, ada pemudik yang sampai menunggu satu hari satu malam kedatangan kapal dari Kalimantan Tengah. “Kan jauh-jauh tuh yang datang dari Palangkaraya, mereka masuknya lewat sini kan dari Palu,” ujar Akmal.
Untuk tarif atau harga tiket berlaku standar atau tidak terjadi kenaikan. “Artinya berlaku hukum ekonomi, kalau demandnya (permintaan) terbatas, supplynya turun, karena harga yang ditetapkan di penyeberangan itu standar berdasarkan SK gubernur,” kata Akmal.
Sumber: Republika
