Ratusan warga berada di atas geladak KRI Kakap-811 saat dievakuasi di Pelabuhan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, Rabu (1/5/2024).TNI Angkatan Laut (Danlantamal) VIII mengevakuasi sekitar 330 orang yang terdampak erupsi Gunung Ruang dengan menggunakan KRI Kakap-811 menuju Pelabuhan Bitung karena menyusulnya meningkatnya aktivitas gunung yang berada pada status Level IV Awas.
MANADO— Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyebutkan masa tanggap darurat erupsi Gunung Ruang di Pulau Ruang Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, hingga 14 Mei 2024.
“Kami sudah menerima SK Bupati Kepulauan Sitaro terkait tanggap darurat bencana erupsi Gunung Ruang diperpanjang dari 30 April 2024 hingga 14 Mei 2024,” kata Suharyanto di Manado, Jumat (3/4/2024).
Oleh karena itu, kata dia, provinsi maupun kabupaten dan kota di sekitarnya yang ikut menjadi bagian dalam penanganan bencana secara keseluruhan juga mengikutinya.
Dia mengatakan, BNPB bisa masuk wilayah dan mengerahkan segala sumber daya pusat ke daerah ketika daerah sudah menetapkan status tanggap darurat.
“Status ini tidak ada kaitannya dengan kemampuan daerah. Saya sering katakan tidak ada seorang pemimpin di dunia ini yang bisa menghentikan terjadinya bencana. Jadi tidak ada kaitannya ketika menetapkan status seolah-olah tidak mampu begitu, tidak ada kaitannya,” katanya.
Oleh karena itu, dia berharap para bupati atau wali kota di sekitar Kabupaten Kepulauan Sitaro sebagai daerah terdampak, daerah-daerah lainnya seperti di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, dan Kota Bitung juga menetapkan status tanggap darurat.
“Daerah-daerah tersebut kebetulan juga digunakan untuk membantu mengevakuasi dan menerima masyarakat Kabupaten Kepulauan Sitaro yang terdampak erupsi Gunung Ruang,” katanya.
Suharyanto berharap Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey juga menetapkan status tanggap darurat untuk memaksimalkan penanganan pengungsi.
“Karena sudah lebih dari dua kabupaten/kota yang menetapkan status, provinsi bisa menetapkan status siaga darurat sehingga pengerahan sumber daya ini betul-betul bisa maksimal dan tidak dipertanyakan di kemudian hari ,” katanya.
sumber : Antara
Sumber: Republika
