Tanah untuk Rakyat Versus Tanah untuk Cukong

Meskipun faktanya rakyat harus pasrah jika pada akhirnya para konglomerat/oligarki ini pada akhirnya “menjajah” bangsa kita, dengan mendikte arah negara seperti sepuluh tahun belakang ini.

Jika kita tidak menyerah, maka daripada berpikir pemerintah akan berbaik hati, lebih baik upaya Said Didu dalam membongkar perampokan tanah rakyat atas nama PSN diperkuat. Bisa juga kita menciptakan 1000 Said Didu sebagai pahlawan-pahlawan rakyat ke depan.

Penutup

Bung Karno yang melahirkan UU Pokok Agraria  tahun 1960, untuk mendukung ide-ide revolusinya memberikan tanah pada rakyat terlempar dari kekuasaan, sehingga rencana membagikan tanah-tanah pada rakyat tidak pernah terjadi secara substansial, hingga kini.

Kaum buruh tidak akan pernah punya tanah lagi, karena tanah-tanah sudah menjadi barang mahal. Begitu juga kaum miskin perkotaan. Tanah-tanah dikembangkan untuk dimiliki orang-orang kaya, bahkan kalau bisa dijual ke orang-orang asing dari China, seperti iklan perumahan tertentu beberapa tahun lalu, dalam Bahasa Mandarin.

Risikonya adalah perubahan demografi bangsa kita akan terjadi jika tidak dikendalikan. Bangsa kita akan “punah” kelak.

Peringatan keras Said Didu dengan videonya yang viral massif mengecam “perampokan tanah” oleh pengembang tertentu harus dianggap sebagai kelanjutan “ruh” perjuangan Sukarno.

Kita butuh menggerakkan organisasi rakyat menciptakan 1001 Said Didu, karena pemerintah susah diharapkan memberikan tanah untuk rakyat miskin, bisanya cuma sertifikasi.

**). Penulis adalah Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle