Gaji hakim saat ini dianggap tidak layak dan jauh di bawah standar gaji profesi hakim di Asia Tenggara. Hakim harus mendapatkan kelayakan dan kehormatan agar tidak mudah tergoda dengan aksi suap menyuap di dunia hukum,” tegas Legislator dari dapil Kalimantan Selatan I itu.
Seharusnya, tambahnya, memang perlu ada perhatian lebih untuk para hakim, terutama menyangkut fasilitas bagi hakim yang bertugas di daerah terpencil. Tapi nyatanya memang selama ini kondisi hakim kita kurang diperhatikan.
Aksi mogok massal para hakim pun memberikan dampak terhadap sistem peradilan. Lebih dari 100 agenda sidang yang terancam tertunda akan mengakibatkan keterlambatan dalam mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.
Untuk itu, Pangeran berharap agar para hakim menyudahi aksi mogok kerjanya. Sebab selain merugikan para pencari keadilan, baik secara waktu maupun finansial, penundaan dalam mendapatkan keputusan hukum juga dapat menimbulkan masalah lebih lanjut bagi mereka yang terlibat dalam perkara tersebut.
“Kami harap setelah adanya komitmen dari Presiden Terpilih dan juga dari DPR untuk mengawal masalah ini, para hakim bisa kembali menjalankan tugas-tugas mulianya dalam proses peradilan kita,” pesan Pangeran.
Pangeran pun menyinggung kewajiban para hakim yang sangat berperan dalam menciptakan iklim keadilan di Indonesia.
“Mari kembali lanjutkan menjalankan tugas mulia sebagai hakim agar masyarakat yang berupaya mencari keadilan tidak dirugikan. Terciptanya keadilan merupakan salah satu modal hadirnya stabilitas bangsa,” tutup Pangeran.
Beri Komentar