Bina(sakan) Judi

Tak heran, banyak pelaku ekonomi kecil menjadi korban tak langsung. Dana hasil usaha kecil yang seharusnya membiayai keluarga malah dibelanjakan untuk berjudi online. Sementara itu, di balik layar, ada “sponsor” dari Komdigi yang alih-alih memblokir situs-situs ini, malah menerima bayaran Rp8,5 juta per situs untuk “menjaga” mereka agar tetap eksis. Ironis, bukan?

Prabowo Subianto, Presiden RI, telah berjanji memberantas judol. Harapan pun tumbuh, meski banyak yang skeptis. Bagaimana mungkin harapan itu terwujud jika pejabat di Komdigi, yang seharusnya menjadi garda terdepan, justru menjadi “pembina” situs-situs yang dilarang?

Kita diingatkan pada kasus-kasus sebelumnya, seperti skandal Ferdy Sambo, yang melibatkan aparat tinggi dalam kasus yang serupa di sektor lain. Tak mengherankan jika masyarakat mempertanyakan kesungguhan pemerintah dalam menangani persoalan ini. Di awal-awal terlihat serius memberantas judol, tapi akhirnya… begitu-begitu saja.

Tidak semua negara bernasib sama. Beberapa negara telah menerapkan regulasi ketat perjudian online untuk melindungi warganya. Di Jepang, mereka menggunakan teknologi “geo-blocking” untuk memastikan bahwa situs judi luar negeri tidak bisa diakses warga mereka.

Australia juga memberlakukan denda tinggi bagi pelaku yang ketahuan mengakses atau membuka situs judi ilegal. Mereka bahkan mengatur ketat iklan judi agar tidak menarik minat warga. Mereka berhasil menegakkan aturan karena tekad yang jelas untuk menutup rapat-rapat pintu menuju kejahatan ini.

Apakah kita harus tertawa atau menangis melihat bejatnya moral pejabat? Di satu sisi, ironi ini mengundang senyum pahit. Di sisi lain, hal ini membuktikan bahwa dalam sistem yang seharusnya melindungi masyarakat, ada celah besar yang justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Jika pembina judol adalah pejabat resmi Komdigi, siapa lagi yang bisa kita percayai? Jika aparat dengan mudahnya meraup uang dengan memanfaatkan jabatan, siapa lagi yang bisa jadi teladan di negeri ini? Dan pertanyaan pesimis serupa bisa diperpanjang di sini.

Dalam masyarakat yang sudah lelah mendengar kabar korupsi, mungkin humor adalah salah satu cara terapi. Tapi humor ini bukan untuk ditertawakan, melainkan untuk membuka mata kita pada kenyataan pahit: bangsa ini membutuhkan lebih dari sekadar janji kosong atau slogan semu.

Jika serius, pemerintah seharusnya segera menciptakan regulasi ketat, menindak tegas, dan –yang paling penting — membuktikan pada rakyat bahwa mereka benar-benar berpihak pada kebenaran.