Korupsi Teruuus

OLEH: AHMADIE THAHA

DUNIA punya banyak cerita lucu. Ada orang yang tersandung kulit pisang, ada yang salah masuk kamar mandi, dan ada juga negara yang sudah berpuluh tahun mengeluh tentang korupsi tapi tetap saja korup. Indonesia, misalnya, naik tiga poin dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK), dari 34 ke 37 menurut rilis terbaru Transparency International.

Naik, katanya. Korupsi teruuus. Tapi jika dibandingkan dengan 2015 yang ada di angka 36, ini ibarat seseorang yang naik satu anak tangga dalam satu dekade, lalu mengumumkan ke seluruh dunia bahwa dirinya sedang mendaki gunung. Sementara itu, Denmark terus bercokol di puncak dengan skor 90, membuktikan bahwa membersihkan birokrasi bukan sekadar mimpi, melainkan keputusan Politik yang serius.

Korupsi di Indonesia bukan sekadar tindakan, melainkan budaya —bahkan seni. Ketika saya mengatakan bahwa korupsi itu budaya dan seni, bukan berarti saya menganggapnya patut dibanggakan. Sebaliknya, saya ingin menyoroti betapa mengakarnya korupsi dalam berbagai aspek kehidupan, hingga ia tidak lagi dianggap sebagai penyimpangan, tetapi justru sesuatu yang “wajar” dan “lumrah.”

Budaya dalam konteks ini berarti kebiasaan yang terus-menerus dilakukan hingga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Korupsi telah begitu lama bercokol di berbagai lini —dari pejabat tinggi hingga birokrasi paling bawah— sehingga banyak orang tidak lagi melihatnya sebagai masalah moral, melainkan sebagai “cara hidup.”

Contohnya, dalam administrasi publik, membayar “uang rokok” agar layanan lebih cepat dianggap biasa saja. Dalam dunia bisnis, memberi “salam tempel” kepada pejabat agar proyek berjalan lancar dianggap bagian dari strategi. Bahkan dalam pendidikan, suap untuk masuk sekolah atau universitas favorit bukanlah hal yang mengejutkan.

Yang lebih mengkhawatirkan, budaya ini diwariskan dari generasi ke generasi. Anak-anak tumbuh dengan melihat orang tua mereka “menyelesaikan masalah” dengan uang pelicin, mahasiswa diajarkan bahwa lulus bisa dengan “jalan pintas,” dan pegawai negeri baru memahami bahwa “sistem sudah berjalan seperti ini sejak dulu.”

Akhirnya, korupsi menjadi bagian dari ekosistem sosial yang sulit diubah karena telah dianggap normal.

Di sisi lain, korupsi di Indonesia juga telah berkembang menjadi seni. Para koruptor tidak lagi sekadar mencuri uang negara, tetapi melakukannya dengan teknik yang semakin canggih dan sulit dideteksi. Jika dulu praktik korupsi klasik seperti mark-up anggaran masih lazim, kini skemanya lebih rumit.

Praktek korupsi terus berkembang dalam pola dan modelnya. Mulai dari pengadaan fiktif, pencucian uang lewat yayasan, investasi bodong berkedok bisnis sosial, hingga penyalahgunaan dana hibah dengan prosedur yang tampak sah secara hukum.