Fenomena Seragam Militer di Ormas

Kedua, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menegaskan bahwa fungsi pertahanan negara hanya dipegang oleh TNI dan tidak boleh diadopsi oleh kelompok sipil.

Ketiga, Pasal 59 Ayat (3) UU No. 16 Tahun 2017, yang melarang ormas melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang aparat negara, termasuk menyerupai institusi pertahanan dan keamanan resmi.

Mengingat kompleksitas masalah ini, diperlukan langkah lebih tegas dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres) yang memberikan batasan jelas mengenai penggunaan atribut militer oleh ormas. Keppres ini harus memastikan bahwa hanya institusi resmi negara yang berhak mengenakan seragam dengan standar tertentu, sehingga tidak ada lagi kelompok sipil yang dengan mudah membentuk “pasukan bayangan” yang dapat membingungkan dan meresahkan masyarakat.

Kembalikan Jiwa Patriotisme ke Jalur yang Benar

Salah satu alasan ormas-ormas ini menggunakan atribut militer adalah dalih “semangat bela negara”. Namun, bela negara bukan sekadar mengenakan seragam atau bertindak seolah-olah menjadi bagian dari kekuatan pertahanan. Bela Negara adalah kesadaran untuk berkontribusi positif bagi bangsa dan negara sesuai dengan peran masing-masing, baik di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, maupun pertahanan yang resmi.

Alih-alih membentuk kelompok berseragam yang berpotensi menciptakan keresahan, semangat bela negara harus dikembalikan ke jalur yang benar, yaitu melalui jalur resmi seperti program Komponen Cadangan (Komcad), penguatan sistem pertahanan rakyat semesta, dan berbagai kegiatan yang selaras dengan kebijakan negara dalam menjaga stabilitas nasional.

Tulisan ini dibuat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengundurkan diri dari GRIB Jaya sejak 6 Januari 2022, jauh sebelum beliau terpilih sebagai Presiden RI.

Segala aktivitas GRIB Jaya dan ormas-ormas lain yang menggunakan seragam mirip militer bukan bagian dari kebijakan atau restu Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah perlu segera mengeluarkan regulasi tegas untuk membatasi penggunaan atribut militer oleh kelompok sipil guna mencegah kebingungan di masyarakat.

Bela negara bukan soal seragam dan atribut, tetapi soal kontribusi nyata bagi bangsa dan negara dalam koridor yang benar.

Masyarakat Indonesia harus tetap kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh kelompok-kelompok yang menggunakan simbol-simbol militer secara berlebihan tanpa landasan hukum yang jelas. Saatnya menjaga nama baik Presiden RI dan memastikan semangat bela negara tetap berada dalam jalur yang benar demi masa depan bangsa yang lebih baik.