Aceh Butuh Sekolah, Bukan Barak

Penulis: Rahmatal Riza**

BEBERAPA hari terakhir, kita disuguhi berita “membanggakan”, Pangdam Iskandar Muda audiensi dengan pelaksana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan.

Empat barak TNI direncanakan berdiri di Pidie, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Aceh Singkil.

Pangdam Iskandar Muda menyampaikan dalih dari pembangunan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat pertahanan wilayah sekaligus mendekatkan TNI kepada masyarakat.

Sebagai mahasiswa, penulis bertanya, masyarakat yang mana?

Yang atap sekolahnya bocor dan duduk di kursi patah?

Yang harus keluar dari rumah untuk mendapatkan sinyal bagus?

Atau masyarakat yang selama ini dijaga oleh solidaritas masyarakat dan guru honorer dengan gaji seadanya?

Pembangunan barak memang tidak menyalahi aturan apa pun. Tapi saya tidak berbicara aturan di sini. Sebagai mahasiswa dengan fokus sosial, berbicara prioritas masyarakat menjadi sebuah ruang yang memang harus disediakan oleh otak saya setiap hari.

Ketika rakyat kelaparan, dan yang jadi buruh terus-menerus ditakdirkan hanya jadi buruh, tanpa pernah naik kelas, tanpa pernah punya ruang dan kesempatan untuk bermimpi lebih.

Ketika kelas pekerja dipaksa bertahan di tempat yang sama, tanpa akses naik kelas sosial, tanpa pendidikan bermutu, negara justru sibuk memperkuat aparatus kekuasaan.

Logikanya janggal. Aceh sedang krisis dalam banyak hal, pendidikan, lapangan kerja, kesehatan mental anak muda, akses informasi. Tapi negara justru menggelontorkan sumber daya untuk mendirikan barak. Bukannya memperkuat fondasi masyarakat, negara malah sibuk mempertebal tembok kekuasaan. Aceh tidak kekurangan lahan, tapi kami butuh tempat layak untuk berpikir, bukan untuk menyimpan senjata.

Lihat ke Aceh Tengah, tepatnya di Linge. Beberapa sekolah dasar di sana rusak parah. Bocor di mana-mana, kayu lapuk, papan tulis retak dan fasilitas sanitasi nyaris nihil. Siswa tetap belajar, tentu karena anak-anak Aceh punya semangat yang luar biasa.

Ini bukan pujian, ini gugatan. Mengapa anak-anak harus berjuang dua kali lipat hanya untuk mendapatkan hak dasarnya? Katanya, solusi untuk hal ini sedang diupayakan dan akan dibawa ke Banda Aceh.

Inilah logika pembangunan yang sesat, negara lebih cepat membangun barak ketimbang memperbaiki papan tulis.

Kami bukan anti militer, tapi kami anti ketidakadilan. Kami anti logika pembangunan yang menuhankan beton tapi meminggirkan pendidikan.

Kami muak dengan pembangunan yang lebih peduli pada seragam dan senjata, daripada buku dan kesejahteraan guru. Kalau negara serius seperti yang disampaikan Pangdam Iskandar Muda untuk menjaga Aceh, maka jagalah otak-otak anak mudanya. Bukan dengan senjata tapi dengan buku.