Pemakzulan Gibran Dinilai Sulit, Formappi: DPR Lebih Mirip Perwakilan Penguasa daripada Rakyat

BANDA ACEH – Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat ke publik setelah sejumlah pihak, termasuk para purnawirawan TNI, menyuarakan kritik tajam terhadap proses Pilpres 2024. Namun, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai wacana tersebut sulit terwujud secara politis.

Hal itu dikatakan dalam diskusi Formappi yang bertajuk mamakzulkan Gibran tinjauan konstitusi dan Politik di Jakarta pada Jumat 9 Mei 2025.

“Jangankan bicara pemakzulan, bicara soal fungsi dan tugas utama mereka saja di bidang legislasi dan pengawasan,” ujar Lucius.

Menurut Lucius, harapan publik kepada parlemen saat ini sangat rendah karena kinerja DPR dan MPR tidak mencerminkan lembaga yang benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Kita sulit melihat bahwa kita punya harapan kepada DPR atau MPR sekarang ini untuk mewujudkan apa yang menjadi aspirasi, termasuk apa yang disampaikan para purnawirawan ini,” katanya.

Ia menilai, kondisi parlemen saat ini tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. 

Ia menyebut DPR lebih layak disebut sebagai dewan perwakilan penguasa ketimbang dewan perwakilan rakyat.

“Jadi saya kira jalannya menjadi sulit secara politis, ketika kemudian melihat DPR kita yang sejauh ini lebih layak untuk menyandang predikat sebagai dewan perwakilan penguasa, ketimbang menjadi dewan perwakilan rakyat,” tegas Lucius.

Hal senada juga dikatakan Akademisi Ubedilah Badrun. Ia juga menyebut bahwa akar permasalahan dalam pemerintahan saat ini adalah adanya cacat bawaan.

“Sebetulnya pemerintahan ini memang ada problem. Karena ada cacat bawaan. Jadi, mengapa poin kedua ini juga penting. Mengapa upaya keras dari pemerintah untuk membangun 

“Misalnya Danantara atau banyak langkah-langkah yang kemudian tidak sesuai ekpetasinya ingin mendapatkan investasi yang banyak tapi kemudian gagal, tidak sesuai dengan target,” terang Badrun.

Lebih lanjut, ia mengungkap penyebab mendasar dari kegagalan itu adalah krisis kepercayaan dunia internasional terhadap pemerintah Indonesia. 

“Ini ada ketidakpercayaan dari dunia internasional dari pemerinthan ini. Karna tadi faktornya ada cacat bawaan. Apa cacat bawaanya, yaitu proses manipulasi konstitusi. 

“Proses apa yang disebut secara teori itu yang dilakukan sebelum pemilu dan itu masuk katagori ada nepotisme disitu,” tegasnya.