Aceh Evaluasi Pengelolaan Perikanan Karang dan Demersal, Hasil Stok Menurun

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Kamis (31/7), menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan perikanan karang dan demersal di Selat Benggala, Banda Aceh.

Evaluasi ini merupakan tahun kedua dari program pengelolaan perikanan berkelanjutan yang telah diinisiasi sejak 2019.

Adrian Damora, S.Pi.,M.Si., [Forum Ilmiah] peneliti USK dari hasil risetnya mengungkapkan bahwa kondisi stok perikanan di Selat Benggala menunjukkan beberapa tantangan. Dari hasil evaluasi, satu jenis ikan, yaitu Kuwe Gerong (Caranx ignobilis), berada dalam kondisi overexploited atau dieksploitasi berlebihan.

Lima jenis ikan lainnya, termasuk Kuwe Perak (Carangoides ferdau), Kerapu Karang (Epinephelus fasciatus), Kakap Merah Mangrove (Lutjanus gibbus), Kakap Garis Lima (Lutjanus quinquelineatus), dan Lethrinus rubrioperculatus, berada dalam kondisi fully-exploited atau telah dieksploitasi penuh.

Sementara itu, tiga jenis ikan, yaitu Kerapu Bunga (Variola albimarginata), Kerapu Tomat (Cephalopholis sonnerati), dan Kakap Kuning (Lutjanus lutjanus), masih dalam kategori under-exploited atau kurang dieksploitasi. Adrian juga menjelaskan bahwa satu jenis, yaitu Lethrinus lentjan, tidak dapat dianalisis karena tidak sesuai dalam model LBSPR.

Penurunan kondisi stok ini dikaitkan dengan dominasi penangkapan ikan berukuran kecil, terutama yang tertangkap menggunakan pukat tarik pantai. Data juga menunjukkan bahwa Catch per Unit of Effort (CPUE) atau tangkapan per unit upaya pada tahun 2024 mengalami penurunan dengan nilai 31,02 kg/trip.

Dari segi komposisi alat tangkap, intensitas penangkapan pada tahun 2024 meningkat 6%. Meskipun pancing ulur mendominasi hasil tangkapan, kontribusinya menurun sebesar 13,3%, sementara penggunaan pukat tarik pantai justru meningkat sebesar 6% dan rawai dasar meningkat 11,4%, sedangkan jaring insang tetap menurun 5,5%.

Untuk mengatasi kondisi ini, beberapa rekomendasi telah diajukan, meliputi perlunya memastikan karakteristik lokasi pendataan dan representasi hasil tangkapan. Penting juga untuk memastikan selektivitas alat penangkap ikan guna mengurangi tangkapan ikan berukuran kecil atau ikan muda.

Pengelolaan perikanan harus diprioritaskan pada spesies yang overexploited dan fully-exploited, dengan target penangkapan ikan immature (belum matang) kurang dari 10%, yang berarti perlunya peningkatan ukuran penangkapan ikan.

Selain itu, peningkatan sosialisasi aturan kendali tangkap (harvest control rules) yang sudah ditetapkan dalam Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan (RAPP) karang dan demersal juga krusial, bersama dengan penguatan pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan untuk komoditas karang dan demersal.  Aspek pengelolaan juga mencakup upaya rehabilitasi ekosistem terumbu karang, lamun, dan mangrove, serta penanganan limbah.

Dari sisi sosial ekonomi, ditekankan pentingnya sosialisasi perikanan berkelanjutan, penyediaan mata pencarian alternatif, dan jaminan pasar bagi nelayan. Penguatan kelembagaan, termasuk hukum adat laut dan koordinasi antarpihak, juga menjadi fokus penting.

“Optimalisasi perizinan kapal dan peningkatan pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan ilegal serta alat tangkap tidak ramah lingkungan juga akan diperkuat,” tutupnya.