BANDA ACEH -Presiden Prabowo Subianto merespons pernyataan kontroversial Pemerintah Malaysia yang kembali menegaskan klaim atas kawasan perairan Ambalat dan menyebutnya sebagai bagian dari Laut Sulawesi.
Menanggapi hal itu, Presiden meminta semua pihak untuk tetap tenang dan menempuh jalur diplomasi demi penyelesaian yang damai.
“Kita cari penyelesaian yang baik, yang damai. Ada itikad baik dari dua pihak. Ya intinya kita mau punya penyelesaian baik,” ujar Prabowo dalam konferensi pers usai membuka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), ITB, Bandung, Kamis, 7 Agustus 2025.
Pernyataan muncul setelah Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menyatakan bahwa Blok ND-6 dan ND-7 yang terletak di wilayah yang oleh Indonesia dikenal sebagai Ambalat, sepenuhnya berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia.
Tok Mat, sapaan akrab Menlu Malaysia, menyebut bahwa penggunaan nama “Ambalat” hanya digunakan oleh Indonesia untuk memperkuat klaimnya.
Ia menegaskan bahwa menurut Malaysia, kawasan tersebut adalah bagian dari Laut Sulawesi, dan menyandarkan klaimnya pada keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002, meski keputusan tersebut kala itu hanya menyangkut pulau Sipadan dan Ligitan, bukan Ambalat.
“Malaysia menegaskan bahwa Blok ND-6 dan ND-7 adalah berada di dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan karenanya hak-hak tersebut mendasarkan diri pada hukum internasional,” kata Mohamad Hasan saat berpidato di depan parlemen Malaysia, seperti dikutip dari MalayMail.
“Oleh karena itu, istilah yang lebih akurat untuk wilayah yang dimaksud yang sejalan dengan posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat,” tambahnya.
Ia bahkan menyatakan niat untuk menggelar taklimat khusus kepada seluruh anggota parlemen, khususnya dari wilayah Sabah dan Sarawak, guna mencegah eksploitasi isu ini untuk kepentingan Politik domestik.
