JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap lonjakan harga beras yang semakin mengkhawatirkan di sejumlah daerah. Kenaikan ini bukan hanya terjadi pada ratusan kabupaten/kota, tetapi juga mencatat rekor tertinggi hingga Rp 60.000/kg untuk beras premium di Kabupaten Intan Jaya, Papua.
“Beras ada 200 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga,” tegas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rapat inflasi yang disiarkan YouTube Kemendagri, Senin (25/8/2025).
Winny, sapaan akrab Amalia, menjelaskan bahwa harga beras medium di zona 1 kini rata-rata Rp 14.000/kg, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 12.500/kg. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Wakatobi mencatat harga tertinggi masing-masing Rp 17.952/kg dan Rp 17.884/kg.
Untuk beras premium, kenaikan nasional tercatat 0,83% dibanding Juli 2025 dengan harga rata-rata Rp 15.437/kg. Namun di daerah tertentu, lonjakan jauh lebih ekstrem: Wakatobi dan Kepulauan Talaud mencatat harga di atas Rp 19.000/kg.
Kenaikan juga terjadi di zona 2, dengan rata-rata harga beras medium Rp 14.872/kg atau naik 1,40% dibanding bulan lalu. Sementara di zona 3, rata-rata harga medium bahkan sudah menembus Rp 18.899/kg, naik 1,09% dari Juli 2025.
“Secara umum harga beras premium di zona 3 sampai dengan minggu ketiga Agustus 2025 naik 0,64% dibandingkan Juli 2025 dan menyentuh Rp 20.709/kg. Tertinggi di Kabupaten Intan Jaya yang menyentuh Rp 60.000/kg,” ungkap Winny.
Ancaman terhadap Inflasi Nasional
Lonjakan harga beras ini menjadi alarm serius bagi pemerintah. Beras menyumbang porsi signifikan dalam pengeluaran rumah tangga, sehingga kenaikan harga berpotensi besar menekan daya beli masyarakat dan mendorong inflasi pangan. Kenaikan harga di atas HET, terutama di wilayah timur Indonesia, dikhawatirkan memperlebar kesenjangan dan memperberat beban masyarakat berpendapatan rendah.
Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan, setiap kenaikan 1% harga beras dapat memberi dampak langsung terhadap inflasi bulanan, terutama di kota-kota besar dengan tingkat konsumsi beras yang tinggi.
Langkah Pemerintah
Sejumlah opsi kebijakan kini mendesak untuk ditempuh, mulai dari optimalisasi distribusi beras Bulog ke daerah-daerah yang mengalami kelangkaan, subsidi ongkos angkut, hingga mempercepat realisasi bantuan pangan beras kepada masyarakat miskin. Pemerintah juga dituntut memperkuat koordinasi lintas kementerian agar pasokan beras dari daerah surplus dapat segera menutup defisit di wilayah defisit.
Selain itu, pengawasan terhadap praktik spekulasi dan penimbunan beras di pasar perlu diperketat agar tidak memperparah gejolak harga.
