Kisah Tuan, Pengawal dan Pelayan Demokrasi

PADA hari itu 28 Agustus 2025 terjadi demonstrasi serikat buruh yang membawa enam tuntutan yakni hapus outsourching dan tolak upah murah, stop PHK, reformasi pajak perburuhan, sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa omnibus law, sahkan RUU Perampasan aset dan revisi RUU Pemilu.

Namun beranjak siang para ‘tuan’ dari kalangan buruh membubarkan diri. Setelah itu, gelombang massa dari kalangan mahasiswa dan massa berseragam sekolah berdatangan ke sekitar gedung Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) tempat para ‘pelayan’ demokrasi berkantor.

Mereka menuntut pembubaran DPR serta pencabutan tunjangan anggota dewan yang berlebihan.

Area depan rumah susun Bendungan Hilir II, Jakarta Pusat, menjadi saksi pembunuhan ‘Tuan’ oleh ‘pengawal’-nya sendiri demi melindungi ‘pelayan’ demokrasi.

Saat demonstrasi berubah menjadi ricuh, mobil Rantis Brimob melindas pengemudi Ojol yang jatuh di tengah jalan. Pengemudi Ojol  bernama Affan Kurniawan adalah rakyat yang berkedudukan sebagai ‘tuan’ dalam sistem pemerintahan demokrasi.

Pembunuhan itu berlangsung di hadapan publik, disiarkan secara langsung oleh berbagai saluran  media informasi.

Setelah pembunuhan itu, permohonan maaf mengalir dari ‘pelayan’ di istana negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyesali insiden tersebut dan meminta maaf sebesar-besarnya.

Demikian juga kepala ‘pengawal’ Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan maaf sekaligus menjanjikan untuk segera mengambil langkah penanganan.

Sementara dari markas para ‘pelayan’ di Senayan, di mana rakyat gagal menemukan mereka pada hari itu untuk menyampaikan aspirasinya, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian ‘tuan’ driver ojek online yang menjadi korban rantis Brimob.

Si ‘pelayan’ ini mengimbau ‘pengawal’ yaitu personel aparat keamanan agar lebih santun menghadapi aksi dari massa.

Beginilah kira-kira dagelan yang selalu disuguhkan ke hadapan ‘tuan-tuan’ pemilik kedaulatan yang sedang murka.

Ketika gelombang kritik rakyat terhadap DPR mengalir kian deras sementara respon para ‘pelayan’ sangat mengecewakan. Di tengah kondisi ekonomi yang demikian sulit, para ‘pelayan’ berjoged di Gedung Parlemen, dilimpahi kehidupan mewah dengan beraneka tunjangan dengan angka fantastis.

Hasil pemantauan percakapan di media sosial sepanjang 16-26 Agustus 2025 oleh Litbang Kompas menunjukkan mayoritas publik menolak wacana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR.

Dari seluruh percakapan, sentimen negatif mendominasi hingga 88,9 persen jauh mengungguli sentimen netral sebesar 9,4 persen dan positif 1,7 persen.