Fenomena ini secara tidak langsung memperlihatkan jarak yang menganga antara kehendak rakyat dan perilaku politik ‘pelayan’ rakyat di parlemen.
Konsistensi tren data yang sarat sentimen negatif menandakan bahwa krisis kepercayaan terhadap DPR kian akut. Gelombang kritik bukan sekadar perdebatan digital melainkan peringatan keras karena kemurkaan dari sang ‘tuan’.
Para politikus anggota DPR sedang menuai benih kesombongannya, ketika rakyat hadir bersuara. Di hadapan gedung parlemen mereka dihalau para ‘pengawal,’ mulai terjadi kontak hingga akhirnya ricuh.
Seperti biasa, ada konflik pasti ada korban. Ketika korban mulai jatuh, maka kebencian akan beralih dari gedung DPR tempat para ‘pelayan’ menjadi kebencian kepada aparat.
Anggota dewan dapat tersenyum lega, karena esoknya seluruh perhatian, cacian, fokus telah beralih ke arah yang berbeda. End Game.
Pagi ini Gedung DPR tampak biasa meski masih dijaga, sepi karena massa Ojol di DPR bergeser ke Markas Brimob di Kwitang. Begitulah polanya dan telah terjadi bertahun-tahun.
Sementara dari tempat kedudukannya Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa terhadap korban insiden driver ojek online yang dilindas Rantis Brimob seraya meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas insiden tersebut.
Apa yang kita pelajari dari pola ini?
Ternyata rakyat bukan ‘tuan’ melainkan objek yang diperalat. Slogan kedaulatan milik rakyat adalah slogan ompong, palsu dan penuh kebohongan.
Suara rakyat hanya dibutuhkan ketika mereka sedang berjuang untuk duduk di Senayan, setelah berkuasa anggota dewan tak berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif, mereka malah bersekutu dengan eksekutif menindas rakyat.
Presiden memanjakan anggota DPR dengan menaikkan anggaran untuk membiayai kegiatan politik para politikus sebesar hampir 50 persen dalam budget tahun 2026 menjadi lebih dari Rp 9 triliun.
Tak peduli bahwa apa yang dilakukannya bertentangan dengan kebijakan efisiensi yang telah digembar-gemborkan. Lalu para ‘pelayan’ itu menunjuk dan mencibir rakyat sebagai ‘tolol dan bego’. Mereka lupa bahwa para ‘tolol dan bego’ ini lah yang membayar pajak untuk menggaji mereka.
Demokrasi sudah mati
Frasa “demokrasi membunuh dirinya sendiri” nyata adanya ketika fenomena kemunduran telah tampak sempurna.
Penyalahgunaan wewenang, pembatasan kebebasan, pelanggaran hak asasi manusia, manipulasi media dan korupsi menggurita. Semua ada di depan mata, mari kita bahas tipis-tipis.
Di mulai dari persiapan sempurna dari DPR untuk menolak rakyat menyampaikan aspirasinya, pagar dilumuri oli sebelum 25 Agustus, aparat bersiaga.
Beri Komentar