BANDA ACEH – Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 membuka peluang untuk menempuh proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Denny merupakan salah satu pemohon dalam perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV yang menguji persoalan terkait syarat pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Meski permohonan tersebut tidak diterima MK karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, Denny menilai putusan tersebut memberikan petunjuk mengenai lembaga yang berwenang menindaklanjuti persoalan tersebut.
Hal itu disampaikan Denny saat menutup acara Eksaminasi Putusan MK soal Gibran di Cityloft Sudirman, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
“Jadi saya harus realistis bahwa MK memberikan petunjuk, memberikan hint bahwa langkah selanjutnya adalah impeachment process,” kata Denny.
Menurut Denny, MK dalam pertimbangannya menyatakan persoalan kewenangan dan penilaian mengenai substansi keabsahan syarat Gibran berada di ranah lembaga lain.
Ia meyakini lembaga yang dimaksud adalah DPR dan MPR.
Namun, Denny mengakui proses pemakzulan tidak mudah karena sangat bergantung pada dinamika Politik di parlemen.
“Tetapi kita juga tahu bahwa perjuangan itu tidak mudah. Dia akan sangat tergantung dengan dinamika di antara berbagai pimpinan partai,” tuturnya.
Mekanisme Pemakzulan
Pakar hukum tata negara dari Constitutional and Administrative Law Society (CALS), Bivitri Susanti, menjelaskan bahwa pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden memiliki mekanisme konstitusional yang diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.
Menurut Bivitri, proses tersebut tidak dapat langsung dilakukan dengan membawa persoalan ke MPR.
DPR terlebih dahulu harus menyampaikan pendapatnya kepada MK untuk diperiksa dan diputus.
Dalam konteks perkara Gibran, Bivitri menilai putusan MK nomor 01/PHPU.PRES-XXIV menjadi dasar bahwa persoalan tersebut kini berada pada ranah kewenangan lembaga lain.
“Teman-teman bisa lihat di halaman 376 putusan, bahwa menurut mereka ini sekarang Gibran Rakabuming Raka tidak lagi menyandang satu sebagai calon wakil presiden, maka sekarang bukan lagi Mahkamah Konstitusi yang berwenang,” ujar Bivitri.
Jika DPR hendak menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme pemakzulan, DPR dapat terlebih dahulu menggunakan hak politiknya, termasuk Hak Angket.
“Kalau mau pakai angket dulu boleh angket menyamakan pendapat dan kemudian nanti kirim ke MK. Kira-kira begitu,” jelasnya.
Beri Komentar