BANDA ACEH – Partai Gerindra meminta polemik mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dihentikan, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus gugatan terkait syarat pendidikan dalam pencalonan Gibran tidak dapat diterima.Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso mengatakan, polemik yang terus berlanjut berisiko menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu perekonomian hingga stabilitas Politik Indonesia.
“Spekulasi dan wacana hukum yang terus memunculkan polemik terhadap posisi Wakil Presiden RI pasca-pelantikan berisiko menciptakan ketidakpastian hukum atau legal uncertainty,” ujar Sugiat saat dihubungi Kompas.com, Rabu (7/10/2026).
“Hal ini dapat mengganggu iklim investasi, persepsi pasar, dan kepercayaan dunia internasional terhadap stabilitas politik di Indonesia,” sambung dia.
Oleh karena itu, Sugiat mengimbau seluruh elemen masyarakat, tokoh bangsa, dan partai politik untuk menyikapi putusan MK secara bijak dan menghentikan polemik yang berlarut-larut.
Dia mengingatkan, putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga seluruh dinamika hukum terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 telah selesai.
“Kedewasaan berpolitik diuji dari kemampuan para aktor politik untuk move on, menyalurkan energi kritis ke jalur pengawasan kebijakan atau checks and balances, serta menempatkan kepentingan stabilitas bangsa di atas kepentingan kelompok,” kata Sugiat.
Beri Komentar