Di tengah kondisi layanan yang serba digital dengan berbagai kemudahan, sangat miris bila ada warga yang tidak memiliki kartu Jaminan Kesehatan seperti BPJS KIS apalagi tidak punya kartu identitas.
Walaupun tak dapat dipungkiri, faktanya bahwa hambatan administrasi bisa saja terjadi meskipun sudah memiliki BPJS. Prosedur yang rumit membuat layanan tidak bisa diakses oleh semua orang.
Akibatnya, masyarakat miskin hidup dalam kondisi sulit dan lingkungan yang tidak sehat, digerogoti penyakit namun tidak punya kemampuan untuk berobat.
Hal ini diperparah dengan sikap individualias akibat Kapitalisme. Kepedulian sosial semakin tergerus dengan kepentingan diri sendiri, tidak peduli pada keadaan orang lain. Yang peduli dianggap “kepo” dan gila urusan.
Akses kesehatan seolah menjadi pilihan sulit. Bagi yang memiliki privilege berupa dana yang memadai misalnya, bisa mendapatkan layanan kesehatan yang optimal. Sementara yang miskin, harus berjuang keras untuk berobat. Sampai-sampai muncullah meme di tengah masyarakat yang mengatakan “orang miskin dilarang sakit”.
Proteksi Tuntas
Pada hakikatnya, kepedulian sosial harus tumbuh merata di seluruh lapisan masyarakat. Kepedulian ini berubah menjadi tindakan manakala mindset individualisme kapitalisme terkikis dari kehidupan bermasyarakat.
Kok, kita tega membiarkan anak bermain dengan kotoran, tidak punya BPJS, tidak punya identitas, diinfeksi cacing lalu meninggal? Wajar jika ada pertanyaan, dimana keluarga dan kerabat, dimana para tetangga, dimana Pemerintah setempat, dimana negara?
Proses anak terinfeksi cacing pasti bukan dalam waktu yang singkat, butuh proses. Dalam waktu itu, tidak adakah masyarakat dan pihak yang peduli? Sejumlah pertanyaan kritis dan sarkas berkumpul dalam kepala.
Masalah ini memang pelik, tapi bukan berarti tidak punya jalan keluar. Kesehatan adalan kebutuhan pokok masyarakat, karena itu harus disediakan oleh negara dengan cara termudah yang bisa diakses oleh semua elemen masyarakat.
Islam memandang bahwa memberikan layanan kesehatan yang memadai adalah kewajiban pemerintah. Kesehatan yang dimaksud disini bukan hanya secara medis, namun juga kesehatan fisik, mental dan yang lainnya seperti sanitasi, lingkungan dan tempat tinggal.
Tanggung jawab untuk mewujudkan kesehatan yang menyeluruh ini bukan hanya sebagai tugas, namun dilaksanakan dengan pendekatan ibadah dan ketakwaan. Karena itu, pertanggungjawabannya bukan terbatas pada laporan di atas kertas, tapi menyangkut pahala dan dosa.
Upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif dilakukan penuh dedikasi sebagai bukti bahwa ada mekanisme yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan, Karena itu, edukasi, sosialisasi dan penerapan sanksi dalam penjagaan lingkungan yang bersih, gizi dan nutrisi terpenuhi maksimal, tanggung jawab pengasuhan, parenting dan hak anak harus berjalan paralel.
