Fiskal Seret, Menkeu Baru Hadapi Pilihan Utang atau Pungut Pajak

BANDA ACEH -Reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada awal pekan ini mendapat perhatian khusus dari analis komunikasi Politik Hendri Satrio. 

Menurut sosok yang akrab disapa Hensat itu, fokus utama dari perombakan kabinet kali ini justru ada pada posisi Menteri Keuangan yang dulu dipimpin Sri Mulyani kini beralih ke Purbaya Yudhi Sadewa. 

“Kalau kita lihat perhatiannya ada di Kementerian Keuangan, kenapa? Ada dua alasannya,” kata Hendri Satrio lewat akun instagram miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Rabu, 10 September 2025.

Alasan pertama, berkaitan langsung dengan tuntutan publik yang belakangan mencuat lewat gerakan 17+8. Ia menilai, jika ditelusuri lebih jauh, inti dari tuntutan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi.

“Pada saat tuntutan masyarakat keluar 17+8 itu kalau dikupas sebetulnya isinya tentang ekonomi, tentang keadaan sosial, ada rasa muak dan lain-lain. Tapi ujungnya adalah keuangan, bagaimana kondisi ekonomi,” tegasnya.

Selain itu, Hensat menambahkan, persoalan ekonomi juga muncul dari kondisi fiskal negara. Ia menilai, pemerintah saat ini dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah.

“Dan yang kedua selain tentang 17+8, ini kan fiskal kalau kita memang sedang tidak bagus. Dan dalam ilmu sederhananya, kalau fiskal nggak bagus, negara biasanya melaksanakan dua kebijakan aja: utang atau pungut pajak,” jelasnya.

Namun, kata Hensat, opsi pajak bisa menimbulkan resistensi yang kian besar dari masyarakat. Apalagi, Presiden Prabowo dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2026 yang dibacakan pada 15 Agustus lalu sempat menyinggung adanya kemungkinan pemotongan transfer anggaran pusat ke daerah hingga Rp250 triliun.

“Nah kalau pakai pajak ini sudah ada resistensi dari publik. Nggak mau penolakan di daerah makin besar,” ungkap Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu.

Dengan situasi tersebut, ia mengingatkan bahwa para kepala daerah akan menghadapi tantangan besar.

“Jadi artinya kalau kepala daerah yang tidak kreatif, yang hanya mengandalkan pungutan, itu akan kesulitan nanti dia memimpin daerahnya,” tutup Hendri