Mahfud MD Serukan Tindakan Tegas terhadap Klaim “Mafia Pajak & Bea Cukai” yang Dilontarkan ke Purbaya

BANDA ACEH – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengkritik keras apa yang ia sebut sebagai praktik mafia pajak dan bea cukai, dalam sebuah video publik yang dipublikasikan di YouTube.

Dalam video tersebut, Mahfud secara spesifik menyoroti keterlibatan oknum-oknum yang diduga melakukan praktik korupsi atau manipulasi di lembaga pajak dan bea cukai, dan menyerukan agar penegakan hukum atas isu ini dijalankan tanpa kompromi.

Isu Utama dalam Video

Kritik Mahfud terhadap Purbaya dan Praktik Mafia

Dalam video berjudul “Mahfud Kritik Purbaya Soal Mafia Pajak dan Bea Cukai”, Mahfud MD menyampaikan pengamatannya bahwa masalah pungutan ilegal, suap, dan intervensi terhadap aparat bea cukai serta petugas pajak sudah menjadi persoalan yang mendalam.

Ia menyinggung nama Purbaya (diduga merujuk pada pejabat di bidang fiskal atau pajak) sebagai sosok yang perlu menjawab tudingan soal keterkaitan dengan elemen-elemen mafia ini. YouTube

Mahfud meminta agar semua pihak terkait — termasuk lembaga internal pajak, bea cukai, dan aparat penegak hukum — bersih dari praktik “selubung gelap” yang melekat pada urusan perpajakan dan bea cukai di Indonesia.

Seruan Penegakan Hukum Tanpa Toleransi

Lebih jauh, Mahfud menyerukan bahwa setiap dugaan pelanggaran korupsi atau maladministrasi di sektor pajak dan bea cukai harus diselidiki secara transparan dan akuntabel. Ia mengingatkan bahwa institusi negara kehilangan kredibilitas jika penyimpangan tersebut dibiarkan tanpa tindakan. Dalam pandangannya, tindakan tegas terhadap oknum adalah kunci agar publik tidak kehilangan kepercayaan terhadap lembaga negara.

Konteks dan Signifikansi Pernyataan

Masalah Pajak & Bea Cukai sebagai Sorotan Publik

Indonesia telah lama menghadapi kritik terkait praktik pungutan liar (pungli), penyalahgunaan jabatan, dan korupsi dalam institusi pajak serta bea cukai.

Beberapa kasus besar di masa lalu mengungkap jaringan antara petugas, pengusaha, dan pejabat yang memanipulasi regulasi demi keuntungan pribadi.

Pernyataan Mahfud ini muncul dalam konteks sensitivitas publik terhadap integritas fiskal negara dan kebutuhan untuk memastikan bahwa pungutan negara (pajak, bea masuk) dikelola dengan cara yang adil dan transparan.

Posisi dan Pengaruh Mahfud MD

Sebagai menteri koordinator di bidang hukum dan keamanan, pernyataan Mahfud memiliki bobot politik dan institusional.

Ucapannya tidak sekadar kritik, melainkan dorongan agar lembaga-lembaga terkait bergerak (proaktif) dalam memberantas praktik koruptif.