Presiden Dewan HAM PBB, Kuatkah Diplomasi Indonesia?

Demikian pula dengan anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai bahwa nominasi ini bisa menjadi alat ukur kemajuan, sekaligus pendorong percepatan pembenahan di rumah sendiri. Pemerintah perlu menunjukkan konsistensi melalui kebijakan yang selaras dengan standar HAM internasional, pelaporan yang transparan, serta kerja sama yang erat dengan lembaga pengawas nasional dan para pemangku kepentingan terkait.

Ini bukan sekadar kebanggaan diplomasi Indonesia tegas Amelia, Ini adalah peluang strategis untuk ikut memperkuat tata kelola HAM internasional yang lebih konstruktif yang mengakar pada dialog, kerja sama, dan penghormatan universal terhadap martabat manusia (antaranews.com, 29-12-2025).

Faktanya Indonesia sudah cukup lama menjadi anggota Dewan HAM PBB yaitu sejak periode, yaitu 2006–2007, 2007–2010, 2011–2014, 2015–2017, dan 2020–2022. Namun tetap saja isu HAM tak pernah usai, apakah setelah menjadi presiden akan ada perubahan? Bisa jadi nasib yang sama akan menimpa Indonesia sebagaimana negara lain yang menjadi presiden sebelumnya seperti Korea Selatan, German, Gabon dan Polandia.

Semua bertekuk lutut di bawah negara AS sebagai negara pemegang hak veto, Israel melenggang dan pelanggaran HAM terakbar abad ini terjadi begitu saja di mata negara-negara yang mengusung misi HAM. Sadarkah kita, bahwa isu HAM hanyalah lolipop negara adidaya pengemban Kapitalisme untuk negara-negara lain di dunia, terutama negara-negara Islam yang kaya sumber daya alam dan manusia yang memiliki ruh perjuangan hingga keniscayaan menguasai dunia?

HAM adalah alat negara kafir untuk melanggengkan hegemoni Barat dan pemikiran batilnya, kepada dunia Islam. Buktinya selalu bermakna ganda, jika pelaku pelanggaran adalah muslim maka dunia diminta bergerak bersama atas nama perang melawan terorisme. Sementara ketika ada pembakaran Al-Quran, pelarangan penggunaan hijab bagi muslimah, penghinaan Nabi Muhammad dan monsterisasi ajaran Islam lainnya, dunia diminta diam, tak ada pengadilan internasional, semua kasus hilang dalam senyap. Kalaulah ada kecaman, hanya akan berlangsung beberapa saat.

HAM disahkan PBB melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris, Prancis. Dokumen ini menjadi standar global pertama untuk hak-hak dasar manusia dan diperingati setiap tahun sebagai Hari HAM Sedunia. Sebagai respon terhadap kengerian dan kejahatan kemanusiaan selama Perang Dunia II, yang menunjukkan kegagalan perlindungan hak dasar manusia, sehingga PBB menginisiasi standar universal baru untuk menjamin kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia, berdasarkan nilai luhur martabat manusia sejak lahir.

Rut sw

Penulis adalah Ibu Rumah Tangga, Editor dan Penulis serta Redaktur Kanal Islam di Kantor Berita Harian Aceh Indonesia

See Full Bio