Presiden Dewan HAM PBB, Kuatkah Diplomasi Indonesia?

Sayangnya, pemegang kendali HAM yaitu PBB sendiri tak berdaya di hadapan negara pemegang hak veto yang sekaligus aktor pemicu berbagai perang di dunia ini yaitu AS, Cina, Rusia, Prancis dan Inggris. Bahkan dunia menyaksikan bagaimana AS mendiamkan genosida yang dilakukan Israel, secara sadar memasok amunisi, menambah pasukan dan mengancam negara-negara Arab dan teluk untuk tidak ikut campur upaya “ pembersihan Gaza” kepada Israel. Adakah yang lebih kejam dari ini? Setahun lebih rakyat Palestina digempur bom, padahal yang tersisa adalah perempuan dan anak-anak. Berbagai upaya gencatan senjata dianggap angin lalu, Israel tetap membabi buta, memblokade bantuan negara-negara lain bahkan terus mengumumkan perang hingga Gaza habis.

Khilafah, Sistem Pemerintahan Mandiri dan Berdaulat

Melambung setinggi apapun harapan para wakil rakyat, akan kembali terempas di tanah dan hancur. Masalahnya bukan semata pada posisi Indonesia yang memang tak strategis dilihat dari ekskalasi politik. Memang negara kita unggul di demografi, namun sistem yang digunakan masih Kapitalisme yang jelas lemah. Kita bisa mengingat kembali bagaimana hasil negoisasi Presiden Prabowo terkait kebijakan reprosikal dengan AS, perang tarif yang malah ujungnya mengeluarkan kekayaan negeri tanpa penghalang berarti. Begitupun kerjasama regional lainnya yang malah menjadikan Indonesia pasar bebas banjirnya produk luar negeri tanpa pajak dan bea apapun.

Indonesia hanyalah pasar strategis bagi negara-negara pengemban Kapitalisme, padahal karakter negara adidaya adalah yang ekonominya stabil dan mandiri. Jelas, masuknya Indonesia menjadi nominasi tunggal Presiden Dewan HAM PBB hanyalah basa-basi politik. Apalagi mimpi menjadi bagian dari negara pemegang hak veto hanya dengan modal banyaknya penduduk muslim di Indonesia.

Dunia sudah jumud, terlalu penat memikirkan persoalan yang tiada henti hingga tak sadar ada solusi hebat yang ditinggalkan. Akar masalahnya adalah diterapkannya Sistem Kapitalisme di dunia. Sistem yang mengunggulkan kapital (modal), sehingga akses-akses yang menguasai hajat hidup orang banyak hanya bisa dipegang pemodal besar. Negara, termasuk oknum pejabat yang merangkap jadi pengusaha hanya mampu menjadi fasilitator kebijakan. Yang mempersilahkan kekayaan alam negeri Zamrud Khatulistiwa beralih dihegemoni penguasa barat.

Sistem Kapitalisme ini tak pernah bisa dipisahkan dengan uslubnya (cara) yaitu dengan menjajah. Baik fisik maupun pemikiran. Barat sengaja menciptakan konflik di dalam negeri sebuah negara, ikut campur urusan politiknya hanya agar bisa memastikan tanah jajahannya aman. Lebih ngeri, agar Islam tidak bangkit dan kejayaannya tidak kembali sehingga mereka tak terkubur lagi.

Rut sw

Penulis adalah Ibu Rumah Tangga, Editor dan Penulis serta Redaktur Kanal Islam di Kantor Berita Harian Aceh Indonesia

See Full Bio