Dalam konstruksi perkara, KPK mengungkap bahwa nilai pajak PBB PT WP yang semula berpotensi kurang bayar sekitar Rp75 miliar, akhirnya diturunkan menjadi Rp15,7 miliar setelah adanya kesepakatan “all in” dengan fee miliaran rupiah. Penurunan nilai tersebut menyebabkan potensi kerugian signifikan pada pendapatan negara, sekaligus menguatkan dugaan praktik suap yang kini terus dikembangkan penyidik






























































































