Pemagangan Nasional, Solusi Setengah Hati

Pengamat ketenagakerjaan dari BRIN, El Bram Apriyanto memandang Program Magang Nasional terdengar sangat indah dan menawan. Tapi pertanyaannya, bagaimana memastikan implementasinya di lapangan? Faktanya banyak anak muda yang mengeluh di media sosial, magang yang mereka ikuti berubah jadi kerja penuh tanpa upah layak. El Bram menyebutkan aturan yang ada belum memiliki alat penegakan (pengawasan) yang kuat pula.

Apalagi magang bersifatnya temporer, setelah selesai masa magang tidak ada tanggung jawab dari perusahaan itu untuk menerima mereka bekerja di perusahaan. Dan ketika selesai magang, mereka tidak bekerja. Artinya tidak ada pengaruhnya kepada angka pengangguran. Dan memang nyatanya banyak yang ingin stay di perusahaan itu setelah berakhirnya kontrak magang, setidaknya menjadi karyawan tetap atau magang lagi, namun hal itu sangat jarang terjadi, perusahaan lebih memilih orang baru. Bagaimana dengan yang fresh graduate atau korban PHK?

Kapitalisme Kaburkan Makna Sejahtera

Pro dan kontra program selalu akan terjadi, meski pemberi kompensasi adalah negara, namun  dampak negatif justru nyata, berupa minimnya kepastian kerja tetap setelah program usai. Artinya, magang berbayar ini hanya solusi temporer bagi pengangguran sarjana. Bahkan mirisnya, peserta sering terjebak dalam eksploitasi beban kerja setara karyawan tetap namun dengan perlindungan hukum yang lemah, dengan kata lain berpotensi menciptakan “lingkaran magang” tanpa kepastian karier.

Program ini jelas hanya solusi jangka pendek dan tidak merata, sebab gelombang PHK massal juga masih terjadi, ada ribuan orang tak lagi memiliki pekerjaan tetap, banyak dari mereka adalah kepala keluarga dan bukan fresh graduate. Siapa yang bisa menjamin mereka kembali memiliki pekerjaan dan bisa menafkahi keluarganya dengan baik? tekanan ekonomi global, efisiensi biaya, maupun dampak digitalisasi juga menambah beban mereka yang tak memiliki pekerjaan tetap. Sedihnya,  lowongan yang tersedia tidak sebanding dengan banyaknya jumlah pencari kerja.

Negara pun hanya mampu menyediakan program magang nasional ini. Meski dana yang digelontorkan besar, namun jumlahnya tetap terbatas. Di APBN harus berbagi dengan alokasi dana lainnya, padahal masalah ketenagakerjaan ini sangat krusial. Jika tak kerja, maka bagaimana rakyat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya? Posisi negara praktis hanya sebagai regulator kebijakan yang bertugas menyambung jalan antara output pendidikan kepada pasar. Sementara akses faktor-faktor ekonomi yang lebih luas seperti sumber daya alam dikuasai investor asing atau pun lokal, akibatnya distribusi kekayaam tidak merata, apa yang seharusnya menjadi hak rakyat tidak di tangan rakyat. Melainkan di tangan korporat.