ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2026 bukan sekadar dokumen teknokratis berisi deretan angka dan nomenklatur.
Di balik ketebalan dokumennya, tersimpan naskah drama kolosal yang dipentaskan dengan rapi, sunyi, dan penuh intrik.
Jika kita meminjam kacamata teater, politik Aceh hari ini bukan lagi soal siapa yang paling vokal di depan podium, melainkan tentang siapa yang memegang remote control di balik layar.
Narasi yang berkembang di akar rumput hingga ke warung-warung kopi di Banda Aceh mulai mengerucut pada satu istilah satir: “Dinasti Penuh Dusta.”
Sebuah sistem di mana anggaran rakyat senilai triliunan rupiah diduga kuat menjadi “nutrisi” bagi rayap-rayap kekuasaan yang menggerogoti tiang penyangga kesejahteraan Aceh dari dalam.
Sutradara Sunyi: Malik Mahmud dan Otoritas Simbolik
Dalam setiap produksi film besar, sutradara jarang muncul di depan kamera. Begitu pula dalam peta kekuasaan Aceh. Malik Mahmud Al-Haythar, sang Wali Nanggroe, memegang peran sebagai Legitimacy Holder.
Secara administratif, ia tidak menandatangani proyek fisik atau mengelola tender infrastruktur. Namun, di situlah letak kekuatannya yang absolut.
Sebagaimana sering diulas oleh berbagai media lokal seperti Serambi Indonesia terkait fungsi sakralitas lembaga ini, Malik Mahmud adalah pemegang stempel marwah.
Ia memegang otoritas sejarah dan legitimasi perdamaian yang menjadi “perisai” bagi seluruh operasional politik di Aceh.
“Wali Nanggroe adalah simbol pemersatu, namun ketika simbol ini masuk ke dalam pusaran anggaran, ia bertransformasi menjadi pemberi izin moral bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial,” tulis seorang pengamat kebijakan publik dalam kolom opini Dialeksis.
Dalam APBA 2026, plot ini terlihat jelas. Alokasi sebesar Rp13,97 miliar untuk Lembaga Wali Nanggroe (LWN) mengalir dengan mulus. Mengapa? Karena sutradara bekerja dengan sunyi.
Sekali legitimasi “adat” diturunkan, kritik dari aktivis maupun publik seolah-olah diredam dengan narasi “menjaga kekhususan.”
Simbol yang sakral telah berhasil membuat angka belasan miliar tersebut terasa wajar bagi elit, meski terasa sesak bagi rakyat kecil.
Operator Lapangan: Muzakir Manaf dan Dualitas Kekuasaan
Jika Malik Mahmud adalah sutradara, maka Muzakir Manaf (Mualem) adalah sang Power Holder atau Operator Lapangan.
Sebagai Gubernur Aceh sekaligus menyandang gelar Waliyul Ahdi, Mualem memegang kendali penuh atas birokrasi, politik praktis, hingga keputusan harian yang bersifat eksekutif.
Publik sering terjebak melihat Mualem hanya sebagai pemimpin politik. Padahal, peran utamanya adalah sebagai “Eksekutor.”
Ia adalah sosok yang memastikan roda dinasti tetap berputar. Ketika ada anggaran jalan yang bermasalah, jabatan rangkap yang dipertanyakan, atau kebijakan yang butuh pengamanan instan, itu adalah wilayah kerjanya.
Namun, posisi Mualem yang menduduki “dua kursi dalam satu tubuh” menciptakan anomali demokrasi. Mengutip laporan investigasi AJNN mengenai konflik kepentingan di birokrasi Aceh, posisi ganda seperti ini sering kali dipoles dengan diksi “stabilitas daerah.”
Di panggung resmi, narasi yang dibangun selalu “demi kepentingan Aceh.” Namun, di balik layar, perintah sering kali sudah diturunkan melalui grup-grup pesan singkat sebelum rapat anggaran di DPRA resmi dibuka.
Muzakir Manaf alias Mualem adalah mesin yang memastikan naskah dari sutradara menjadi realitas kebijakan.
DPRA: Dari Pengawas Menjadi Kru Panggung (Enabler)
Salah satu elemen yang paling menyedihkan dalam sinetron APBA 2026 adalah posisi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Di bawah kepemimpinan Zulfadhli (Abang Samalanga), lembaga yang seharusnya menjadi anjing penjaga (watchdog) anggaran publik, justru terlihat lebih mirip kru panggung.
Tugas mereka secara konstitusional jelas: Menyetujui, Mengawasi, dan Memastikan uang rakyat masuk akal.
Namun, angka-angka dalam APBA 2026 menunjukkan realitas yang bertolak belakang:
- Belanja Operasional Birokrasi: Mencapai ± Rp8,37 triliun.
- Persentase: Hampir 77% anggaran terserap hanya untuk gaji pegawai dan belanja operasi birokrasi.
- Anggaran LWN: Rp13,97 miliar yang lolos tanpa perdebatan berarti.
Secara logika politik, mustahil angka-angka ini lolos tanpa restu gedung Daud Beureueh. Jika DPRA meloloskannya, hanya ada tiga kemungkinan: mereka setuju, mereka diam, atau mereka berpura-pura tidak paham. Ketiganya bermuara pada satu kata: KOMPROMI.
Tabel: Distribusi Beban Anggaran dalam “Sinetron” APBA 2026
| Komponen Anggaran | Estimasi Nilai | Peran/Fungsi |
| Belanja Operasi & Gaji ASN | ± Rp8,37 Triliun (77%) | Menjaga loyalitas mesin birokrasi |
| Lembaga Wali Nanggroe | Rp13,97 Miliar | Pemeliharaan legitimasi simbolik |
| Program Strategis Rakyat | Terhimpit Sisa Anggaran | Figuran dalam naskah pembangunan |
Media lokal seperti Aceh Herald sering menyoroti bagaimana DPRA kerap berada di posisi serba salah.
Mengkritik anggaran Wali Nanggroe atau kebijakan Gubernur sering kali dicap sebagai tindakan “anti-adat” atau “mengganggu stabilitas.”
Senjata “Ini Adat, Jangan Ribut” terbukti sangat ampuh untuk membungkam daya kritis legislatif.
Akhirnya, DPRA memilih untuk “amanin posisi” dan membiarkan APBA menjadi dokumen yang sah di atas kertas, namun cacat secara distribusi keadilan.
Nasir Syamaun: Sang Arsitek Administrasi dan “Mesin” Dinasti
Di balik hiruk-pikuk politik, ada satu sosok yang jarang disorot lampu sorot kamera, namun dialah yang memegang denah kekuasaan: Nasir Syamaun, Sekda Aceh.
Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPPA), Sekda adalah “Manajer Produksi” yang memastikan naskah politik berubah menjadi lembaran negara yang sah.
Nasir Syamaun adalah penghubung antara hasrat politik elit dengan kakuatannya administrasi pusat. Ia bertugas:
- Mengatur pos anggaran agar terlihat “rapi” secara nomenklatur.
- Menyusun justifikasi teknokratik agar anggaran tidak dicoret oleh Kemendagri.
- Memastikan transparansi tetap berada dalam level yang “aman” (setengah terbuka, setengah tertutup).
Secara teori, Sekda adalah ASN yang wajib netral. Namun, dalam praktik di Meuligoe, netralitas sering kali kalah oleh orientasi kekuasaan.
Jabatan Sekda bergantung pada restu Gubernur, dan masa depan kariernya terikat pada stabilitas elit.
Bahasa jujurnya, jika APBA 2026 yang 77%-nya habis untuk birokrasi itu dianggap sebagai sebuah kesalahan kebijakan, Sekda adalah orang pertama yang mengetahuinya.
Namun, ia memilih menjadi “tameng hukum” bagi dinasti. Ia memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar memiliki catatan kaki prosedur yang licin, meski secara etika publik hal itu sangat melukai rasa keadilan masyarakat yang masih bergelut dengan angka kemiskinan.
SKPA: Otot Kekuasaan yang Patuh
Lapis terakhir dari ekosistem ini adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Mereka sering dianggap sebagai korban perintah atasan, namun dalam sistem “Dinasti Penuh Dusta,” SKPA adalah otot-otot yang mengeksekusi kehendak elit.
Tanpa SKPA, semua simbol dan keputusan politik hanyalah wacana. Mereka adalah pihak yang menerjemahkan visi politik menjadi RKA, DPA, hingga SP2D.
Setiap rupiah yang mengalir ke pos-pos “misterius” atau anggaran seremonial, pasti melalui meja kepala dinas.
Mereka berfungsi sebagai buffer (penyangga) antara kemarahan publik dan elit politik.
Jika rakyat protes, SKPA yang akan maju memberikan penjelasan teknis yang membosankan. Mereka patuh karena di bawah sistem dinasti, ketidakpatuhan berarti isolasi karier atau mutasi ke “bangku panjang.”
Sah di Kertas, Busuk di Moral
Sinetron APBA 2026 menunjukkan sebuah pola yang konsisten: Kolektif secara administratif, namun elitis secara substansi.
Publik Aceh dipaksa duduk di bangku penonton, membayar pajak, dan disuguhi slogan-slogan pembangunan.
Saat masyarakat mulai bertanya mengapa kemiskinan di Aceh tetap menjadi yang tertinggi di Sumatra sementara anggaran birokrasi melambung, jawaban yang diberikan selalu sama: “Ini adalah bagian dari Kekhususan Aceh.”
Rayap-rayap di balik anggaran ini tidak pernah muncul di layar TV. Mereka bekerja di kegelapan, di sela-sela kertas dokumen DPA, di balik meja-meja rapat hotel mewah, dan di ruang-ruang sunyi Meuligoe.
Mereka tidak meruntuhkan rumah (Aceh) seketika, tapi mereka membuat pondasinya rapuh.
Akhir episode APBA 2026 diprediksi akan tetap sama.
Stempel akan diketok, dokumen akan dikirim ke Jakarta, dan anggaran akan cair.
Semuanya tampak legal. Semuanya tampak normal. Namun, selama sutradaranya tetap sama, pemainnya tetap patuh pada naskah elit, dan pengawasnya memilih diam, maka Aceh hanya akan terus menonton drama yang sama dengan judul yang berbeda.***
